|  SELAMAT DATANG DI WEBSITE SETWAN KAB. PACITAN  |
   
 PRESTASI
CSS Menu - Vertical
 PETA LOKASI
 PROGRAM
CSS Menu - Vertical
reses
 KEGIATAN
CSS Menu - Vertical
JADWAL PEMBAHASAN RAPERDA TENTANG LPP APBD TA. 2014
JADWAL PENYUSUNAN PROLEGDA TH.2016 DAN RENJA DPRD TH. 2016
 SUARA ANDA
 LINK / BLOG
CSS Menu - Vertical
PEMKAB. PACITAN
DPRD Kab. Pacitan
KPU KAB. PACITAN
 STATISTIK
      PENGUMUMAN
LAPORAN BADAN ANGGARAN DPRD KAB.PACITAN PEMBAHAS LHP BPK RI PERWAKILAN JAWA TIMUR ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMDA KAB.PACITAN TH.2015
[ Selasa, 7 Juni 2016 ]

LAPORAN BADAN ANGGARAN

DPRD KABUPATEN PACITAN

PEMBAHAS

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK-RI PERWAKILAN PROPINSI JAWA TIMUR

ATAS

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

KABUPATEN PACITAN 2015

 

DI SAMPAIKAN DALAM RAPAT PARIPURNA

DPRD KABUPATEN PACITAN

JUM,AT  3   JUNI   2016

 

DIBACAKAN OLEH

HARIYO JUMANTO, SH,MH

 

ASSALAMU ‘ALAIKUM WARAKHMATULLAHI WABAROKATUH

 

YTH,     SAUDARA KETUA DPRD DAN WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN PACITAN.

YTH,     PARA  ANGGOTA DPRD KABUPATEN PACITAN.

YTH,     SAUDARA SEKRETARIS DPRD BESERTA STAF SEKRETARIAT DPRD DAN HADIRIN YANG BERBAHAGIA.

 

SEJENAK MARILAH KITA MEMANJATKAN DOA DAN MENGUCAP SYUKUR ALHAMDULILLAH KEHADIRAT ALLOH SWT, KARENA ATAS LIMPAHAN RAHMAD, TAUFIK DAN HIDAYAHNYA PADA HARI INI KITA DAPAT MENGHADIRI RAPAT PARIPURNA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM KEADAAN SEHAT WAL AFIAT.

SHOLAWAT DAN SALAM MARILAH SENANTIASA KITA PANJATKAN KEHADIRAT  JUNJUNGAN KITA NABI AGUNG MUHAMMAD SAW. YANG SENANTIASA KITA   HARAPKAN SAFAATNYA DI YAUMUL KIYAMAH. AMIN.

 RAPAT PARIPURNA DPRD YANG KAMI HORMATI.

 PERKENANKAN KAMI PADA KESEMPATAN YANG BERBAHAGIA INI MENYAMPAIKAN  UCAPAN TERIMAKASIH  KEPADA :

1.        PIMPINAN DPRD YANG TELAH MEMBERIKAN KEPERCAYAAN KEPADA KAMI BADAN ANGGARAN  UNTUK MEMBAHAS            LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK-RI ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2015.

2.         BADAN MUSYAWARAH DPRD YANG TELAH  MENGALOKASIKAN WAKTU UNTUK JADWAL PEMBAHASAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK-RI ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2015.

RAPAT PARIPURNA DPRD YANG KAMI HORMATI.

 SEBAGAIMANA KITA KETAHUI BERSAMA BAHWA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK-RI ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2015  INI  TELAH DISAMPAIKAN KEPADA DPRD.  

DALAM LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK-RI TERSEBUT DITEMUKAN  KELEMAHAN DALAM SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KELEMAHAN KEPATUHAN TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2015.  

 BERDASARKAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK- RI  YANG TERTUANG DALAM SURAT BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN PROPINSI JAWA TIMUR NOMOR  103/S-HP/XVIII.SBY/05/2016 TANGGAL 31 MEI  2016. TELAH MEMBERIKAN OPINI WAJAR TANPA PENGECUALIAN  ( WTP ) ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2015. 

BERDASARKAN LHP BPK-RI TERSEBUT DIATAS KAMI DPRD MENYAMPAIKAN APRESIASI KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN YANG TELAH BERHASIL MEMPERTAHANKAN OPINI ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2015  WAJAR TANPA PENGECUALIAN (WTP).

NAMUN DEMIKIAN DALAM PENGELOLAAN ADMINSITRSI KEUANGAN DAERAH DAN PENGELOLAAN ASET DAERAH MASIH DITEMUKAN KEKURANGAN-KEKURANGAN. TERHADAP KELEMAHAN TERSEBUT DIATAS, PADA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN OLEH BADAN ANGGARAN SAAT INI KAMI URAIKAN PERMASALAHAN - PERMASALAHAN SEKALIGUS REKOMENDASI YANG NANTINYA DAPAT DITUANGKAN DALAM LAMPIRAN KEPUTUSAN DPRD.

1.         KELEMAHAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN YANG MELIPUTI :

A.         DPPKA DALAM MENGELOLA PBB - P2 BELUM TERTIB.

BERDASARKAN BULETIN TEKNIS STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN NOMOR 6 TENTANG AKUNTANSI PIUTANG  PADA  BAB III POINT 3 MENYEBUTKAN BAHWA PENYAJIAN PIUTANG YANG BERASAL DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN MERUPAKAN TAGIHAN YANG HARUS DILUNASI OLEH WAJIB PAJAK PADA TAHUN BERIKUTNYA, SEHINGGA TIDAK ADA PIUTANG YANG MELAMPAUI SATU PERIOE TAHUN BERIKUTNYA. PERATURAN BUPATI  PACITAN NOMOR 48 TAHUN 2013 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN PADA PASAL 14  AYAT  (1)  YANG MENYATAKAN BAHWA PBB-P2 YANG MELIPUTI PENDATAAN, PENETAPAN, PEMBAYARAN SERTA PENAGIHAN.

PASAL 15 AYAT (2) MENYATAKAN BAHWA SKPD YANG TIDAK ATAU KURANG BAYAR SETELAH JATUH TEMPO PEMBAYARAN DIKENAKAN SANKSI ADMINISTRASI BERUPA BUNGA 2% SETIAP BULAN DAN DITAGIHKAN MELALUI STPD. PASAL 16 AYAT (3) MENYATAKAN BAHWA  PAJAK YANG TERHUTANG PADA SAAT JATUH TEMPO PEMBAYARAN PAJAK TIDAK DIBAYAR/  KURANG BAYAR, DIKENAKAN SANKSI ADMINISTRASI SEBESAR 2% SEBULAN, YANG DIHITUNG DARI SAAT JATUH TEMPO SAMPAI DENGAN HARI PEMBAYARAN UNTUK JANGKA WAKTU PALING LAMA 24 BULAN, MAKA DIREKOMENDASIKAN :

-     UNTUK MERINCI PEMBAYARAN PIUTANG PBB-P2 ATAS PELIMPAHAN DARI KP PRATAMA SECARA BY NAME DAN BY NOP.

-      MELAKUKAN VERIFIKASI, VALIDASI DAN PEMUTAKHIRAN DATA ATAS PIUTANG PBB-P2 MENGHITUNG DENDA ADMINISTRASI DARI PIUTANG PBB-P2   ATAS DASAR SPPT YANG DITETAPKAN TAHUN 2014 DAN TAHUN 2015.

B.      PENGELOLAAN ASET TETAP PADA LIMA SKPD BELUM MEMADAI.

BERDASARKAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH BERBASIS AKRUAL PSAP NOMOR 7  TENTANG AKUNTANSI ASET TETAP, PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH.

DIREKOMENDASIKAN :

-        KEPADA SEKRETARIS DAERAH, SEKRETARIS DPRD, KEPALA DPPKA, KEPALA RSUD DR DARSONO DAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN UNTUK LEBIH OPTIMAL DALAM MENGELOLA ASET TETAP.

-        MELAKUKAN INVENTARISASI FISIK SECARA PERIODIK ATAS SELURUH ASET TETAP.

C.      PAJAK PENERANGAN JALAN YANG DI PUNGUT PT. PLN BELUM DIDUKUNG DASAR PERHITUNGAN YANG RINCI.

SESUAI DENGAN PERJANJIAN KERJA SAMA NOMOR : 671.43/03/408.12/2015   DAN   005.PJ/STH.00.01/AREA-PRG/2015,

TANGGAL 9 JANUARI 2015 TENTANG PENYETORAN PAJAK PENERANGAN JALAN DAN PEMBAYARAN REKENING LISTRIK OLEH PEMERINTAH DAERAH. DALAM PERJANJIAN TERSEBUT TIDAK MEMUAT BESARNYA TARIP PPJ SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERDA YANG MENGATUR TENTANG PPJ, TERHADAP HAL  TERSEBUT  DIREKOMENDASIKAN KEPADA KEPALA DPPKA  :

     UNTUK MERIVISI PERJANJIAN KERJA SAMA TERSEBUT DIATAS DENGAN MEMASUKKAN KLAUSUL YANG MENGATUR KEWAJIBAN PT. PLN  DALAM MENYAJIKAN PERHITUNGAN PENERIMAAN PPJ DI LAMPIRI DENGAN PERHITUNGAN PENERIMAAN PPJ SESUAI PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2010 TENTANG PPJ.

       MENGAJUKAN PERMINTAAN DATA KEPADA PT. PLN AREA PONOROGO TERKAIT REKAPITULASI DATA PEMBAYARAN TIAP PELANGGAN PLN SESUAI PERJANJIAN KERJASAMA TERSEBUT.

D.   JASA GIRO PADA REKENING DANA KAPITASI PROGRAM JKN TIDAK DI SETOR KE KASDA.

SESUAI DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 58 TAHUN 2005 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH MENYATAKAN BAHWA PASAL 57 AYAT (2) BENDAHARA PENERIMAAN WAJIB MENYETORKAN SELURUH PENERIMAANNYA KE REKENING KAS UMUM DAERAH SELAMBAT-LAMBATNYA 1 HARI KERJA. SELANJUTNYA PADA PASAL 112  YANG MENYATAKAN :  PEMERINTAH DAERAH BERHAK MEMPEROLEH BUNGA  DAN ATAU JASA GIRO ATAS DANA YANG DI SIMPAN PADA BANK UMUM BERDASARKAN TINGKAT SUKU BUNGA / JASA GIRO YANG BERLAKU DAN MERUPAKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH.  

BERDASARKAN HAL TERSEBUT DI REKOMENDASIKAN KEPADA KEPALA DINAS KESEHATAN DAN KEPALA DPPKA  UNTUK MENGOPTIMALKAN KOORDINASI DENGAN PIHAK PERBANKAN TERKAIT DENGAN PENGENDALIAN JASA GIRO SECARA AUTO DEBET PENEMPATAN DANA DI BANK DAN MEMVERIFIKASI REKENING PENERIMAAN  JASA GIRO PADA FKTP YANG SUDAH DI SETOR KE REKENING KAS UMUM DAERAH.

E.    REALISASI DANA HIBAH KEPADA KEPALA SEKOLAH SD ALAM PACITAN, SESUAI DENGAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PASAL 122 AYAT 6  MENYEBUTKAN BAHWA PENGELUARAN TIDAK DAPAT DI BEBANKAN PADA ANGGARAN BELANJA, JIKA UNTUK PENGELUARAN TERSEBUT TIDAK TERSEDIA ATAU CUKUP TERSEDIA DALAM APBD.

TERHADAP HAL TERSEBUT DIREKOMENDASIKAN KEPADA TAPD DAN KEPALA  DPPKA  UNTUK LEBIH CERMAT DALAM  MENGEVALUASI USULAN ANGGARAN, LEBIH OPTIMAL DALAM MEREALISASIKAN SERTA LEBIH CERMAT DALAM MELAKUKAN VERIFIKASI ATAS PEMBAYARAN BELANJA HIBAH.

2.         KEPATUHAN TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

A.        BERDASARKAN PMK NOMOR 122/PMK.010/2015 TANGGAL 29 JUNI 2015 TENTANG PENYESUAIAN BESARNYA PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK  (PTKP) TERDAPAT PENGENAAN PTKP YANG TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN.  

TERHADAP HAL INI DIREKOMENDASIKAN KEPADA KEPALA DPPKA UNTUK MELAKUKAN KOORDINASI DENGAN KP PRATAMA PONOROGO UNTUK MEMPERHITUNGKAN KEMBALI KEWAJIBAN PAJAK PADA PERIODE BERIKUTNYA.

B.   BERDASARKAN SK BUPATI NOMOR : 188.45/519.A/KPTS/408.21/2014 TANGGAL 14 JULI TAHUN 2014 SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN SK BUPATI NOMOR : 188.45/568/KPTS/408.21/2015 TANGGAL 01 JULI 2015 TENTANG STANDAR BIAYA PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2015, TERDAPAT PERTANGGUNG JAWABAN BIAYA TRANSPORT PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH YANG TIDAK TERTIB.

UNTUK ITU DIREKOMENDASIKAN KEPADA SEKRETARIS DPRD DAN KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA UNTUK LEBIH CERMAT DALAM MENGAWASI DAN MENGENDALIKAN SERTA MEMATUHI PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN YANG BERLAKU.

C.        BERDASARKAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2015 TERDAPAT KELEBIHAN PEMBAYARAN ATAS PENGADAAN KENDARAAN DINAS.

TERHADAP HAL TERSEBUT DIREKOMENDASIAN KEPADA KEPALA DPPKA, KEPALA BKBPP DAN KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN UNTUK MENINGKATKAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN TERHADAP  KEGIATAN PENGADAAN KENDARAAN DINAS.

D.        BERDASARKAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2015 TERDAPAT KEKURANGAN VOLUME PEKERJAAN GEDUNG JALAN DAN JEMBATAN.

TERHADAP HAL TERSEBUT DIREKOMENDASIKAN KEPADA KEPALA DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN, KEPALA DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN KEBERSIHAN, KEPALA DINAS KESEHATAN, KEPALA DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN, KEPALA DINAS KOPERINDAG, KEPALA DPPKA, KEPALA KANTOR KETAHANAN PANGAN SERTA RSUD DR. DARSONO UNTUK MENINGKATKAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PADA SATUAN KERJA YANG DIPIMPINNYA.

E.        BERDASARKAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2015 TERDAPAT KETIDAK SESUAIAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA HIBAH PADA MI GUPPI PAGER LOR II.

TERHADAP HAL TERSEBUT DIREKOMENDASIKAN KEPADA KEPALA DINAS PENDIDIKAN UNTUK MENGOPTIMALKAN EVALUASI DAN MONITORING TERHADAP PELAKSANAAN DANA HIBAH SESUAI KETENTUAN YANG BERLAKU.

  

RAPAT PARIPURNA DPRD YANG KAMI HORMATI.

 

DEMIKIAN LAPORAN BADAN ANGGARAN DAN BEBERAPA REKOMENDASI TERHADAP LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK-RI ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2015 YANG DAPAT KAMI SAMPAIKAN, UNTUK DITINDAKLANJUTI  OLEH PEMERINTAH DAERAH SEHINGGA OPINI WAJAR TANPA PENGECUALIAN DARI BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK-RI) DAPAT TETAP DIPERTAHANKAN.

TERIMA KASIH ATAS PERHATIANNYA,  DAN MOHON MAAF ATAS SEGALA KEKURANGANNYA.

 

BILLAHI TAUFIK WALIDAYAH

WASSALAMU ALAIKUM WR. WB.

 

 

 

 

 

 

WAKIL KETUA

 

ttd

 

GAGARIN, S.Sos

BADAN ANGGARAN

DPRD KABUPATEN PACITAN

 

KETUA

 

ttd

 

RONNY WAHYONO

 

 

 

WAKIL KETUA

 

ttd

 

MARDIYANTO

 

KETUA DPRD SAMPAIKAN POKOK-POKOK PIKIRAN PADA MUSRENBANG KABUPATEN PACITAN
[ Jumat, 18 Maret 2016 ]

POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD KABUPATEN PACITAN
PADA MUSRENBANG KABUPATEN PACITAN
TAHUN 2017, TANGGAL 17 MARET 2016

ASSALAAMU ‘ALAIKUM WR. WB.
SALAM SEJAHTERA UNTUK KITA SEMUA.

YANG TERHORMAT BPK. GUBERNUR JAWA TIMUR YANG DALAM HAL INI DIWAKILI OLEH KEPALA BAKORWIL I MADIUN;
YANG SAYA HORMATI SDR. KEPALA BAPPEDA PROPINSI JAWA TIMUR ATAU YANG MEWAKILI;
YANG SAYA HORMATI SDR. PJ. BUPATI PACITAN YANG DALAM HAL INI DIWAKILI SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PACITAN;
YANG SAYA HORMATI PARA WAKIL KETUA DAN SELURUH ANGGOTA DPRD KABUPATEN PACITAN;
YANG SAYA HORMATI PARA ANGGOTA FORKOPIMDA DAN KETUA PENGADILAN NEGERI PACITAN;
YANG SAYA HORMATI SDR. KEPALA BAPPEDA KAB. PACITAN DAN PARA KEPALA BAPPEDA DAERAH TETANGGA, YAITU KAB. WONOGIRI, KAB. GUNUNGKIDUL, KAB. PONOROGO, DAN KAB. TRENGGALEK.
YANG SAYA HORMATI PARA KEPALA SKPD, CAMAT, PERWAKILAN KEPALA DESA DAN KEPALA BAGIAN LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN;
YANG SAYA HORMATI KETUA TIM PENGGERAK PKK KABUPATEN PACITAN BESERTA JAJARANNYA;
YANG SAYA HORMATI PARA TOKOH AGAMA, TOKOH MASYARAKAT, PENGURUS ORGANISASI KEMASYARAKATAN, WARTAWAN DAN PESERTA MUSRENBANG YANG BERBAHAGIA.
UNTUK YANG KESEKIAN KALINYA MARILAH SEJENAK KITA  MENUNDUKKAN KEPALA SERAYA MEMANJATKAN PUJI SYUKUR KEHADIRAT ALLAH SWT., TUHAN YANG MAHA ESA, YANG MELIMPAHKAN RAHMAT, TAUFIK DAN HIDAYAHNYA KEPADA KITA, SEHINGGA PADA SAAT INI KITA MASIH DIBERI KESEMPATAN UNTUK HADIR BERSILATURAHIM DAN MELAKSANAKAN TUGAS PENGABDIAN KITA KEPADA MASYARAKAT PACITAN YANG KITA CINTAI INI DALAM KEADAAN SEHAT WAL AFIAT.
ATAS NAMA PIMPINAN DPRD KAMI MENYAMBUT BAIK DAN MENYAMPAIKAN APRESIASI ATAS TERSELENGGARANYA MUSRENBANG TINGKAT KABUPATEN PADA HARI INI YANG TELAH DIDAHULUI DENGAN TAHAPAN MUSRENBANG TINGKAT DESA DAN TINGKAT KECAMATAN SERTA RAPAT FORUM SKPD YANG INSYA ALLAH TELAH BERJALAN SUKSES SESUAI YANG DIRENCANAKAN.
KAMI BERHARAP FORUM MUSRENBANG INI AKAN MENJADI MOMEN PENTING UNTUK MENYATUKAN TEKAD DAN TUJUAN UNTUK MEMBANGUN DAERAH SEHINGGA PACITAN KEDEPAN AKAN SEMAKIN BERKEMBANG TIDAK KALAH DENGAN DAERAH-DAERAH LAIN YANG LEBIH MAJU.

BAPAK, IBU, DAN HADIRIN PESERTA MUSRENBANG YANG SAYA HORMATI,

PELAKSANAAN PEMBANGUNAN AKAN MENCAPAI HASIL YANG BAIK MANAKALA DIAWALI DENGAN PERENCANAAN YANG BAIK PULA. BAHKAN PERENCANAAN YANG BAIK SUDAH MERUPAKAN 50% KEBERHASILAN.
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH SEBAGAIMANA BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2015, BAHWA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAH DAERAH DILAKSANAKAN OLEH KEPALA DAERAH BERSAMA-SAMA DPRD, DIANTARA KEDUANYA TERJALIN HUBUNGAN KEMITRAAN DALAM BENTUK “CHECK AND BALANCE” SESUAI TUGAS POKOK DAN FUNGSI MASING-MASING,  TERMASUK DIDALAMNYA DALAM HAL PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH.
SEBAGAI WAKIL RAKYAT YANG MENGEMBAN AMANAH, KAMI ANGGOTA DPRD MEMPUNYAI KEWAJIBAN UNTUK MENYERAP DAN MENAMPUNG ASPIRASI MELALUI ALAT-ALAT KELENGKAPAN KHUSUSNYA MELALUI KOMISI-KOMISI DPRD DAN JUGA PARA ANGGOTA DPRD YANG TURUN LANGSUNG KE WILAYAH KONSTITUEN MASING-MASING MENGHIMPUN USULAN DAN MASUKAN BAHAN-BAHAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN YANG MENJADI KEBUTUHAN RAKYAT, SELANJUTNYA KAMI SUSUN SEBAGAI POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD UNTUK KAMI SAMPAIKAN DALAM FORUM MUSRENBANG TINGKAT KABUPATEN KALI INI.
OLEH KARENANYA MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN YANG KITA LAKSANAKAN KALI INI MERUPAKAN FORUM PENTING UNTUK KITA BERMUSYAWARAH MERENCANAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN PACITAN KHUSUSNYA RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2017 AGAR LEBIH FOKUS UNTUK DISESUAIKAN DENGAN PENCAPAIAN VISI-MISI BUPATI TERPILIH YAITU “MAJU DAN SEJAHTERA BERSAMA RAKYAT”.
SEBELUM KAMI MENYAMPAIKAN POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD, PERKENANKAN KAMI DALAM MUSRENBANG INI MENEKANKAN BEBERAPA HAL, ANTARA LAIN :
A.    DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN KEDEPAN AGAR LEBIH DIPERJELAS GOAL (TARGET) APA YANG HENDAK DICAPAI, KEMANA ARAH PEMBANGUNAN PACITAN KEDEPAN, TUJUAN DAN SASARAN APA YANG INGIN KITA RAIH, SERTA PENAJAMAN BIDANG-BIDANG YANG MERUPAKAN PRIORITAS ATAU UNGGULAN KABUPATEN PACITAN, DAN BIDANG-BIDANG PENDUKUNG LAINNYA DENGAN MEMPERTIMBANGKAN KEMAMPUAN ANGGARAN;

B.    PERENCANAAN PEMBANGUNAN HENDAKNYA BERPEDOMAN PADA PRINSIP ADIL DAN MERATA. ARTINYA PERENCANAAN PEMBANGUNAN MELIPUTI SEMUA BIDANG KEHIDUPAN MASYARAKAT, NAMUN DEMIKIAN PERLU FOKUS DAN PENAJAMAN PADA BIDANG-BIDANG TERTENTU YANG MENJADI PRIORITAS DAN UNGGULAN POTENSIAL KABUPATEN PACITANDI TAHUN 2017 NANTI;

C.    DALAM MENYUSUN PERENCANAAN AGAR DIUTAMAKAN KEBERSAMAAN TEAM-WORK PEMERINTAH DAERAH, DAN AGAR DITINGGALKAN KEPENTINGAN ATAU EGOSEKTORAL ANTAR SKPD, MENUJU SATU TUJUAN YAITU TERCAPAINYA VISI-MISI BUPATI PACITAN.

D.    UNTUK MEMENUHI HAK-HAK MASYARAKAT DALAM MEMPEROLEH PELAYANAN, HENDAKNYA DIUPAYAKAN PEMENUHAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM), KHUSUSNYA DI BIDANG PENDIDIKAN DASAR SEBAGAI INVESTASI MASA DEPAN, DENGAN HARAPAN AGAR PROSES BELAJAR-MENGAJAR BERLANGSUNG DENGAN LANCAR SERTA MENGHASILKAN TENAGA PENDIDIK DAN PESERTA DIDIK YANG LEBIH BERKUALITAS.

BAPAK, IBU, DAN HADIRIN PESERTA MUSRENBANG YANG SAYA HORMATI,

BERIKUT KAMI SAMPAIKAN POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD SECARA RINGKAS SEBAGAI MASUKAN DALAM PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2017, SEBAGAI BERIKUT :
1.    DENGAN TERBITNYA BERBAGAI REGULASI DARI PEMERINTAH PUSAT YANG TERKAIT DENGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI DAERAH, HENDAKNYA PEMERINTAH DAERAH SEGERA MEMPERSIAPKAN BERBAGAI RANCANGAN PERATURAN DAERAH, SERTA MELAKUKAN EVALUASI PERDA-PERDA YANG DIPANDANG TIDAK SESUAI LAGI DENGAN KONDISI PERKEMBANGAN MASYARAKAT SAAT INI.

2.    DENGAN TELAH DIMULAINYA PEMBANGUNAN PELABUHAN BARANG DAN NIAGA GELON DI DESA KEMBANG KABUPATEN PACITAN, MAKA DIMASA YANG AKAN DATANG DIHARAPKAN AKAN MEMBERIKAN EFEK EKONOMI, PELUANG KERJA DAN PELUANG USAHA BAGI MASYARAKAT PACITAN. UNTUK ITU HENDAKNYA PEMERINTAH DAERAH MEMPERSIAPKAN DIRI DAN MENGANTISIPASI SEDINI MUNGKIN UNTUK MENANGKAP PELUANG TERSEBUT.  HAL ITU BISA DIMULAI DENGAN MELAKUKAN ANALISA SWOT TERHADAP KEBERADAAN PELABUHAN BARANG DAN NIAGA GELON KABUPATEN PACITAN.

3.    DENGAN TELAH DIDIRIKANNYA PERUSAHAAN DAERAH ANEKA USAHA BERDASARKAN PERATURAN DAERAN NOMOR 10 TAHUN 2008 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERDA NOMOR 8 TAHUN 2012,  HENDAKNYA PERUSAHAAN DAERAH TERSEBUT DAPAT DIMANFAATKAN UNTUK MENANGKAP PELUANG USAHA YANG ADA, SEHINGGA KEDEPAN PERUSDA INI AKAN MEMPUNYAI PERAN YANG PENTING UNTUK MENYERAP TENAGA KERJA, MENGATASI KEMISKINAN, DAN MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH.

4.    DENGAN BEROPERASINYA PLTU SUDIMORO YANG MENGHASILKAN LIMBAH ABU BATUBARA ATAU FLY ASH, HENDAKNYA PEMERINTAH DAERAH MEMANFAATKAN  PELUANG TERSEBUT DAN JUGA PELUANG-PELUANG LAIN YANG BISA DIKEMBANGKAN.  SELAIN DARIPADA ITU, AGAR DAPATNYA PEMERINTAH DAERAH TERUS MELAKUKAN PELATIHAN-PELATIHAN KEPADA MASYARAKAT DALAM RANGKA MEMENUHI KEBUTUHAN TENAGA KERJA YANG DIBUTUHKAN OLEH PLTU PACITAN.

5.    TERKAIT DENGAN MONUMEN PANGLIMA BESAR JENDERAL SUDIRMAN DI DESA PAKISBARU KECAMATAN NAWANGAN, KAMI ATAS NAMA DPRD KABUPATEN PACITAN MENYAMPAIKAN APRESIASI TELAH TERSELESAIKANNYA PERSOALAN TANAH LOKASI MONUMEN TERSEBUT, NAMUN DEMIKIAN MASIH TERSISA PERSOALAN YANG TERKAIT DENGAN BANGUNAN DAN MONUMEN ITU SENDIRI.  UNTUK ITU KAMI MENGHARAPKAN AGAR DAPATNYA MASALAH TERSEBUT SEGERA DISELESAIKAN SEHINGGA KEDEPAN BISA MENDUKUNG PENGEMBANGAN WISATA DI KABUPATEN PACITAN.

6.    DALAM PEMBANGUNAN BIDANG PARIWISATA YANG MERUPAKAN BIDANG UNGGULAN DI KABUPATEN PACITAN, AGAR PEMERINTAH DAERAH MENYUSUN KONSEP ARAH PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DALAM BENTUK RAPERDA RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN PACITAN YANG DISUSUN BERDASARKAN KAJIAN AKADEMIS SEBAGAI PEDOMAN PEMBANGUNAN MASA DEPAN.  SELAIN DARIPADA ITU, KAMI BERHARAP AGAR DINAS BUDPARPORA DAPAT LEBIH MENINGKATKAN FUNGSI KOORDINASI DENGAN SELURUH STAKEHOLDER PARIWISATA YANG ADA.

7.    PADA SAAT INI POTENSI WISATA DI KABUPATEN PACITAN SUDAH MULAI DIKENAL LUAS OLEH MASYARAKAT DI LUAR PACITAN BAHKAN SAMPAI MANCA NEGARA.  NAMUN DEMIKIAN KEGIATAN PROMOSI HARUS TETAP GIAT DILAKSANAKAN.  UNTUK LEBIH MEMANTAPKAN DAN MENSINKRONKAN KEGIATAN PROMOSI WISATA TERSEBUT AGAR DIBENTUK BADAN PROMOSI PARIWISATA DAERAH SEBAGAI AMANAH PERDA NOMOR 7 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN PARIWISATA, YANG TERDIRI DARI UNSUR-UNSUR MASYARAKAT PELAKU USAHA PARIWISATA (HOTEL, RUMAH MAKAN, BIRO PERJALANAN, DAN SEBAGAINYA) BERSAMA UNSUR PEMERINTAH DAERAH, SEHINGGA KEGIATAN PROMOSI DAPAT BERJALAN SECARA TERPADU DAN TERKOORDINASI.

8.    DENGAN BERFUNGSINYA JALAN LINTAS SELATAN DI WILAYAH KABUPATEN PACITAN, HENDAKNYA PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LEBIH MEMPRIORITASKAN PEMBANGUNAN JALAN-JALAN SIRIP ATAU JALAN KOLEKTOR MENUJU SENTRA-SENTRA PEREKONOMIAN MASYARAKAT KHUSUSNYA UNTUK MENDUKUNG FASILITAS MENUJU OBYEK-OBYEK WISATA.

9.    SEHUBUNGAN DENGAN DILAKSANAKANNYA PERALIHAN KEWENANGAN BEBERAPA URUSAN YANG SEMULA MERUPAKAN KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN MENJADI URUSAN PEMERINTAH PROVINSI ATAU PUSAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 YANG TENTUNYA DIIKUTI PERALIHAN PERSONEL, PENDANAAN, SARANA DAN PRASARANA, SERTA DOKUMEN (P3D), MAKA HENDAKNYA PEMERINTAH DAERAH MELAKSANAKANNYA SECARA SEKSAMA SEHINGGA TIDAK BANYAK KEHILANGAN ASET TERMASUK SDM YANG POTENSIAL GUNA TETAP MENDUKUNG PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN.

10.    DALAM BIDANG PENDIDIKAN, TERKAIT DENGAN KEBERADAAN TK PEMBINA, KAMI MENGHARAPKAN AGAR DAPATNYA DIUSAHAKAN PEMENUHAN FASILITAS DAN PENINGKATAN MUTU GURU TK PEMBINA, SEHINGGA FUNGSI TK PEMBINA SEBAGAI CONTOH ATAU MODEL DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TK BISA BERJALAN DENGAN BAIK.

11.    DPRD KABUPATEN PACITAN MEMBERIKAN APRESIASI KEPADA PEMERINTAH DAERAH YANG SENANTIASA MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN DI KABUPATEN PACITAN.  OLEH KARENA ITU KAMI MENDORONG AGAR PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN INI TERUS DITINGKATKAN, DENGAN SALAH SATUNYA MELALUI PENINGKATAN KINERJA GURU.

12.    TERKAIT DENGAN PENGALIHAN PENGELOLAAN PENDIDIKAN MENENGAH DAN KHUSUS DARI PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN KE PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR, PEMERINTAH DAERAH AGAR MEMPERSIAPKAN DENGAN SEBAIK-BAIKNYA.  TERUTAMA DALAM MENYESUAIKAN PROGRAM DAN KEGIATAN BIDANG PENDIDIKAN DI TAHUN 2017.

13.    DALAM RANGKA MENGAMANKAN ASET SATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN PACITAN, PEMERINTAH DAERAH AGAR MENDATA TOTAL ASET YANG BELUM BERSERTIFIKAT DAN MENGANGGARKANNYA SECARA BERTAHAP SAMPAI SELESAI.

14.    PEMERINTAH DAERAH AGAR MELAKUKAN PENDATAAN JUMLAH MURID DAN JUMLAH SATUAN PENDIDIKAN YANG DIBUTUHAN DI SUATU WILAYAH, SEHINGGA TIDAK TERJADI PEREBUTAN MURID ANTAR SATUAN PENDIDIKAN.

15.    DALAM BIDANG KESEHATAN AGAR DIKEMBANGKAN SISTEM JAMINAN KESEHATAN, YAITU MEMADUKAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DENGAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH PROVINSI DAN KABUPATEN DENGAN DUKUNGAN BASIS DATA BY NAME BY ADDRESS YANG AKURAT SERTA DUKUNGAN ANGGARAN YANG MEMADAI.

16.    DALAM HAL PELAYANAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN PACITAN, AGAR DITINGKATKAN MUTU PELAYANAN DENGAN SENANTIASA MEMPERBAHARUI MANAJEMEN RUMAH SAKIT SEHINGGA SECARA BERTAHAP SEMAKIN MENDAPAT KEPERCAYAAN DARI MASYARAKAT.

17.    PEMERINTAH DAERAH AGAR MENGATUR DAN MENGAMANKAN LIMBAH MEDIS YANG BERASAL DARI PUSKESMAS DAN FASILITAS KESEHATAN LAINNYA SEHINGGA TIDAK BERDAMPAK BURUK TERHADAP LINGKUNGAN DI SEKITARNYA.

18.    DALAM BIDANG PETERNAKAN, AGAR DILAKUKAN UPAYA-UPAYA UNTUK PENINGKATAN POPULASI TERNAK, BAIK SAPI, KAMBING, AYAM, ITIK DAN LAIN-LAIN DENGAN MENGOPTIMALKAN SUMBERDAYA YANG TERSEDIA GUNA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT, SERTA DENGAN PENGEMBANGAN SENTRA-SENTRA PETERNAKAN BARU.

19.    SELAIN BIDANG PARIWISATA, BIDANG PERIKANAN DARAT, YAITU USAHA TAMBAK UDANG JUGA SEDANG MENINGKAT DI KABUPATEN PACITAN.  AGAR USAHA TERSEBUT DAPAT BERJALAN DENGAN BAIK DALAM JANGKA PANJANG, DIPERLUKAN PENANGANAN DAN PENGOLAHAN AIR MASUK DAN AIR KELUAR DALAM BENTUK TANDON PENAMPUNGAN.  HAL INI BERTUJUAN UNTUK MENCEGAH PENYAKIT MASUK KE DALAM TAMBAK.  OLEH KARENA ITU KAMI MENGHARAPKAN SKPD TERKAIT UNTUK MERENCANAKAN PROGRAM TERSEBUT.

20.    DENGAN DIBANGUNNYA BALAI LATIHAN KERJA (BLK) DI PACITAN, MAKA HENDAKNYA FASILITAS YANG ADA DIOPTIMALKAN PEMANFAATANNYA DENGAN MENGEMBANGKAN PROGRAM PELATIHAN SERTA MENINGKATKAN SUMBERDAYA INSTRUKTUR YANG KOMPETEN KUALITAS MAUPUN KUANTITASNYA UNTUK MENYAMBUT TANTANGAN KERJA DALAM ERA MASYARAKAT EKONOMI ASEAN.

21.    DALAM MEMPERSIAPKAN DIRI MENYAMBUT MASYARAKAT EKONOMI ASEAN INI PULA, AGAR BADAN PELAYANAN PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL MEREVITALISASI PERAN DAN FUNGSINYA SEHINGGA SIAP MEMBERIKAN PELAYANAN MASUKNYA INVESTASI GUNA PENINGKATAN KEMAJUAN PEMBANGUNAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PACITAN.

22.    HENDAKNYA DIKEMBANGKAN PROGRAM PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MEWUJUDKAN KONSEP “LESTARI DESAKU LESTARI HUTANKU", DAN SLOGAN "SEGER TANPO AC”, PROGRAM PENGAMANAN KANAN KIRI SUNGAI, SERTA PENGENDALIAN PENEBANGAN POHON YANG DAPAT MERUSAK KUALITAS LINGKUNGAN.

23.    KAMI MENGHARAPKAN AGAR DAPATNYA PEMERINTAH DAERAH MEMFASILITASI PEMBENTUKAN BADAN HUKUM YANG DIPERLUKAN OLEH MASYARAKAT SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.

24.    TERHADAP MANAJEMEN SUMBERDAYA MANUSIA PNS PADA PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN, DENGAN SEMAKIN MENINGKATNYA TUNTUTAN PROFESIONALISME PNS MENUJU REFORMASI BIROKRASI DAN PELAYANAN PRIMA, MAKA AGAR DIKAJI METODE PENINGKATAN KUALITAS SDM PNS DAN PENEMPATANNYA SESUAI BASIS PENDIDIKAN, BAKAT, DAN KEAHLIANNYA SEHINGGA DIHARAPKAN DAPAT BEKERJA LEBIH PRODUKTIF.

25.    TERKAIT DENGAN PROGRAM AGROPOLITAN DI KECAMATAN NAWANGAN DAN BANDAR YANG TELAH DICANANGKAN PEMERINTAH PADA TAHUN 2008, ADALAH PROGRAM YANG BAIK UNTUK PENINGKATAN KESEJAHTERAAN SESUAI POTENSI WILAYAH.  NAMUN DEMIKIAN SAMPAI SAAT INI HASIL DAN MANFAAT PROGRAM TERSEBUT BELUM BEGITU TERLIHAT. KAMI BERHARAP AGAR PROGRAM AGROPOLITAN TERSEBUT BISA DITINGKATKAN MENJADI PROGRAM AGROWISATA. UNTUK ITU HENDAKNYA PEMERINTAH DAERAH BERINISIATIF MENGAMBIL LANGKAH-LANGKAH UNTUK MENINDAKLANJUTI SEKALIGUS MENYEMPURNAKAN PROGRAM TERSEBUT, MULAI DARI SISI MASTER PLAN-NYA, TATA RUANG PERTANIAN-NYA, PENINGKATAN SDM MASYARAKAT PETANI SEBAGAI PELAKSANANYA SECARA MENYELURUH, DAN LAIN-LAIN.

26.    PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN KABUPATEN SELAMA INI DIBANGUN DENGAN LEBAR KURANG LEBIH 3 (TIGA) METER, MENGINGAT SEMAKIN PADATNYA ARUS LALU LINTAS DAN ANTISIPASI PERKEMBANGAN KEDEPAN MAKA KAMI BERHARAP AGAR JALAN KABUPATEN TERSEBUT DIRENCANAKAN LEBIH LEBAR LAGI.

27.    TERKAIT DENGAN JALAN PROVINSI KHUSUSNYA RUAS ARJOSARI – PURWANTORO YANG BERLIKU DAN SEMPIT, SERTA TURUNAN DAN TANJAKAN CURAM YANG DISEBABKAN OLEH KARENA KONDISI GEOGRAFISNYA, MAKA KAMI MENGHARAPKAN AGAR PEMERINTAH DAERAH TERUS BERKOORDINASI DENGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR DALAM MENGUPAYAKAN PELEBARANNYA.

28.    DENGAN SEMAKIN BESARNYA DANA DESA YANG TURUN, MAKA SEMAKIN BESAR PULA PERTANGGUNGJAWABAN PENGELOLAAN DANA DESA TERSEBUT.  DALAM RANGKA MEMBANTU PARA KEPALA DESA MEMPERTANGGUNGJAWABKAN DANA TERSEBUT, DIPERLUKAN PENDAMPING DESA YANG TERLATIH DAN MEMPUNYAI KEAHLIAN.  SELAIN DARIPADA ITU, PERAN PARA CAMAT SEBAGAI PEMBINA DAN PENANGGUNGJAWAB TINGKAT KECAMATAN JUGA SANGAT DIPERLUKAN, OLEH KARENA ITU DIPERLUKAN PENAMBAHAN OPERASIONAL KECAMATAN DALAM RANGKA MEMBINA SELURUH DESA YANG BERADA DI WILAYAHNYA MASING-MASING.

29.    WEWENANG PARA CAMAT YANG DIBERIKAN DELEGASI TUGAS OLEH BUPATI UNTUK MEMIMPIN WILAYAH KECAMATAN SANGATLAH STRATEGIS.  PERMASALAHAN YANG TIMBUL DI KECAMATAN JUGA MERUPAKAN TANGGUNGJAWAB PARA CAMAT UNTUK MENYELESAIKANNYA.  OLEH KARENA ITU KAMI MENGHIMBAU KEPADA SELURUH DINAS, BADAN, DAN KANTOR UNTUK SENANTIASA MELAKUKAN KOORDINASI AWAL DENGAN PARA CAMAT DALAM RANGKA MENDORONG KEBERHASILAN DAN MENGANTISIPASI PERMASALAHAN YANG AKAN TIMBUL DARI SEBUAH KEGIATAN YANG AKAN DILAKSANAKAN DI WILAYAH KECAMATAN TERSEBUT.

30.    SELAIN POKOK-POKOK PIKIRAN SEPERTI TERSEBUT DIATAS, MASIH BANYAK POKOK PIKIRAN LAINNYA YANG BERASAL DARI MASING-MASING KOMISI.  OLEH KARENA ITU, HAL TERSEBUT AKAN DIBICARAKAN LEBIH DETAIL LAGI DALAM SIDANG-SIDANG MUSRENBANG.

BAPAK, IBU DAN HADIRIN PESERTA MUSRENBANG YANG SAYA HORMATI.

DEMIKIAN POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD YANG DAPAT DIJADIKAN SEBAGAI MASUKAN DALAM RANGKA PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2017.

KEPADA SELURUH HADIRIN KAMI UCAPKAN :

SELAMAT MELAKSANAKAN MUSRENBANG

MARI KITA BEKERJA SAMA DAN SAMA-SAMA BEKERJA DEMI KABUPATEN PACITAN YANG LEBIH MAJU DAN LEBIH SEJAHTERA.
ADA KURANG LEBIHNYA MOHON MAAF DAN ATAS SEGALA PERHATIANNYA KAMI SAMPAIKAN BANYAK TERIMA KASIH.

WASSALAAMU ‘ALAIKUM WR. WB.


        DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PACITAN
K E T U A



RONNY WAHYONO

LAPORAN HASIL KERJA PANJA LHP BPK TUJUAN TERTENTU
[ Sabtu, 16 Januari 2016 ]

LAPORAN PANITIA KERJA

DPRD KABUPATEN PACITAN

PEMBAHAS

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK-RI PERWAKILAN PROPINSI JAWA TIMUR

DENGAN TUJUAN TERTENTU ATAS BELANJA INFRASTRUKTUR GEDUNG DAN BANGUNAN SERTA JALAN, IRIGASI DAN JEMBATAN TAHUN ANGGARAN 2015

 

DI SAMPAIKAN DALAM RAPAT PARIPURNA

DPRD KABUPATEN PACITAN

JUM,AT 15   JANUARI  2016

 

DIBACAKAN OLEH

WIDADI

 

ASSALAMU ‘ALAIKUM WARAKHMATULLAHI WABAROKATUH

 

YTH, SAUDARA KETUA DPRD DAN WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN PACITAN

YTH, PARA  ANGGOTA DPRD KABUPATEN PACITAN

YTH, SAUDARA SEKRETARIS DPRD BESERTA STAF SEKRETARIAT DPRD DAN HADIRIN YANG BERBAHAGIA

 

SEJENAK MARILAH KITA MEMANJATKAN DOA DAN MENGUCAP SYUKUR ALHAMDULILAH KEHADIRAT ALLOH SWT, KARENA ATAS LIMPAHAN RAHMAD, TAUFIK DAN HIDAYAHNYA PADA HARI INI KITA DAPAT MENGHADIRI RAPAT PARIPURNA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM KEADAAN SEHAT WALAFIAT.

SHOLAWAT DAN SALAM MARILAH SENANTIASA KITA PANJATKAN KEHADIRAT  JUNJUNGAN KITA NABI AGUNG MUHAMMAD SAW, YANG SENANTIASA KITA   HARAPKAN SAFAATNYA DI YAUMUL KIYAMAH. AMIN.

 RAPAT PARIPURNA YANG BERBAHAGIA

 PERKENANKAN KAMI PADA KESEMPATAN YANG BERBAHAGIA INI MENYAMPAIKAN  UCAPAN TERIMAKASIH  KEPADA:

1. PIMPINAN DPRD YANG TELAH MEMBERIKAN KEPERCAYAAN KEPADA KAMI PANITIA KERJA UNTUK MEMBAHAS LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK-RI DENGAN TUJUAN TERTENTU ATAS BELANJA INFRASTRUKTUR GEDUNG DAN BANGUNAN SERTA JALAN, IRIGASI DAN JEMBATAN TAHUN ANGGARAN 2015

2.     BADAN MUSYAWARAH DPRD YANG TELAH  MENGALOKASIKAN WAKTU UNTUK JADWAL PEMBAHASAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK-RI DENGAN TUJUAN TERTENTU ATAS BELANJA INFRASTRUKTUR GEDUNG DAN BANGUNAN SERTA JALAN, IRIGASI DAN JEMBATAN TAHUN ANGGARAN 2015  INI.

3.KEPADA FRAKSI–FRAKSI YANG MENDELEGASIKAN DAN MEMPERCAYAKAN PEMBAHASAN INI KEPADA KAMI.

 RAPAT PARIPURNA DPRD YANG KAMI HORMATI

 SEBAGAIMANA KITA KETAHUI BERSAMA BAHWA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK-RI DENGAN TUJUAN TERTENTU ATAS BELANJA INFRASTRUKTUR GEDUNG DAN BANGUNAN SERTA JALAN, IRIGASI DAN JEMBATAN TAHUN ANGGARAN 2015  INI  TELAH DISAMPAIKAN KEPADA DPRD.  

DALAM LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK-RI TERSEBUT DITEMUKAN LIMA  KELEMAHAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN TIDAK KEPATUHAN DALAM PENGELOLAAN BELANJA MODAL INFRASTRUKTUR GEDUNG DAN BANGUNAN SERTA JALAN, IRIGASI DAN JEMBATAN, YAITU  :

1. PENGENDALIAN INTERNAL ATAS PENGELOLAAN KEGIATAN BELANJA INFRASTRUKTUR GEDUNG DAN BANGUNAN SERTA JALAN IRIGASI DAN JEMBATAN PADA TIGA SKPD BELUM MEMADAI.

2.   KEKURANGAN VOLUME ITEM PEKERJAAN BETON DAN KUALITAS BETON TIDAK SESUAI SPESIFIKASI ATAS PAKET PEMBANGUNAN PASAR PUNUNG PADA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET SENILAI 586 JUTA 858 RIBU 827 RUPIAH 76 SEN.

3.    KEKURANGAN VOLUME ATAS 21 KOTRAK PAKET PEMELIHARAAN JALAN DAN 9 KONTRAK PAKET PENINGKATAN JALAN PADA DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN SENILAI 752 JUTA 561 RIBU 885 RUPIAH 38 SEN, DAN 41 KONTRAK PAKET PENINGKATAN JALAN LINGKUNGAN PADA DINAS CIPTA KARYA TATA RUANG, DAN KEBERSIHAN SENILAI 247 JUTA 824 RIBU 221 RUPIAH 23 SEN.

4.     KEKURANGAN VOLUME ITEM PEKERJAAN TANAH DAN STRUKTUR ATAS KONTRAK PAKET PEMBANGUNAN JEMBATAN DEMBO PADA DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN SENILAI 122 JUTA 71 RIBU 394 RUPIAH 12 SEN.

5. KEKURANGAN VOLUME ITEM PEKERJAAN BETON ATAS KONTRAK PAKET PEMBANGUNAN JEMBATAN PAGUTAN PADA DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN SENILAI 20 JUTA 877 RIBU 633 RUPIAH 48 SEN.

 

HASIL PEMERIKSAAN TERSEBUT MENUNJUKKAN BAHWA SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN PELAKSANAAN PENGELOLA DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA TERSEBUT BELUM SEPENUHNYA SESUAI DENGAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2010 TENTANG PENGADAAN BARANG / JASA PEMERINTAH BESERTA PERUBAHANNYA. 

RAPAT PARIPURNA YANG KAMI HORMATI

 SESUAI DENGAN TUGAS DAN MANDAT YANG DIBERIKAN KEPADA KAMI, MAKA PANITIA KERJA TERHADAP TEMUAN PEMERIKSAAN TERSEBUT DI ATAS  TELAH MELAKUKAN PENCERMATAN, PEMBAHASAN DAN KLARIFIKASI  DENGAN PEMERINTAH DAERAH YANG DIWAKILI OLEH SKPD TERKAIT, SERTA MELIBATKAN KONSULTAN PERENCANA DAN  PELAKSANA JASA KONTRUKSI. TERHADAP KEGIATAN YANG TELAH KAMI LAKUKAN ITU PANITIA KERJA MEMBERIKAN CATATAN MAUPUN REKOMENDASI  SEBAGAI BERIKUT  :

1. DALAM MELAKSANAKAN PROGRAM/KEGIATAN PADA SEMUA SKPD, MAKA PROSES PERENCANAAN HARUS DIBERIKAN WAKTU YANG LONGGAR SEHINGGA DENGAN LONGGARNYA WAKTU TERSEBUT  PERENCANA DAPAT MELAKUKAN PERENCANAAN YANG LEBIH CERMAT BAIK MENGENAI GAMBAR, VOLUME MAUPUN HARGA SATUAN.

2. UNTUK MELAKSANAKAN PAKET PEKERJAAN, PEMERINTAH DAERAH DALAM MEMILIH PELAKSANA PEKERJAAN DILAKUKAN MELALUI PROSES LELANG DAN PENGADAAN LANGSUNG YANG MEKANISMENYA DI ATUR BERDASARKAN  :

A. PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2010 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SEBAGAIMANA DIUBAH TERAKHIR DENGAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 4 TAHUN 2015.

B. PERATURAN BUPATI NOMOR 34 TAHUN 2014 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG / JASA PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2015.

 

SETELAH PROSES PEMILIHAN PELAKSANA  PEKERJAAN BAIK MELALUI LELANG DAN PENGADAAN LANGSUNG BERDASARKAN PERATURAN TERSEBUT DI ATAS, UNTUK SELANJUTNYA DALAM UPAYA MEMINIMALISIR TEMUAN BPK TERHADAP KELEBIHAN PEMBAYARAN YANG DI AKIBATKAN OLEH KEKURANGAN VOLUME PEKERJAAN, MAKA  PEMERINTAH DAERAH HARUS MENERBITKAN STANDAR OPERASINAL PROSEDUR (SOP) YANG MENGATUR MEKANISME ATAU TATA CARA KEGIATAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN TERHADAP PELAKSANAAN PEKERJAAN.

3. PELAKSANAAN KEGIATAN HARUS DILAKUKAN SESUAI  KUALITAS, KWANTITAS DAN WAKTU YANG TERCANTUM DALAM DOKUMEN KONTRAK.

UNTUK MEREALISASIKAN HAL TERSEBUT MAKA DIPERLUKAN SDM PENGAWAS YANG MEMADAI BAIK JUMLAH MAUPUN KUALITASNYA.

KONDISI SAAT INI PENGAWAS YANG ADA MASIH MINIM, MENGINGAT PADA BEBERAPA SKPD TERDAPAT SATU PENGAWAS BERTUGAS MENGAWASI 25 PAKET PEKERJAAN DAN BERLOKASI DI TIGA KECAMATAN. UNTUK ITU KAMI MEREKOMENDASIKAN AGAR PEMERINTAH DAERAH MENGAMBIL KEBIJAKAN DAN BERUPAYA MENINGKATKAN JUMLAH PENGAWAS.   

4. TERKAIT DENGAN TEMUAN PEMERIKSAAN YANG MENYEBUTKAN TERDAPAT KELEBIHAN PEMBAYARAN, MAKA PANITIA KERJA MEREKOMENDASIKAN AGAR ATAS KELEBIHAN PEMBAYARAN PADA DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN, DINAS CIPTA KARYA TATA RUANG DAN KEBERSIHAN, SERTA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET UNTUK SEGERA DIPERTANGGUNG JAWABKAN,   DISELESAIKAN DAN DI SETORKAN  KE KAS DAERAH MELALUI MEKANISME PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH.     

5. PANITIA KERJA MENGHARAPKAN KEPADA PIMPINAN DPRD UNTUK MEREKOMENDASIKAN KEGIATAN KONSULTASI KE BPK-RI PERWAKILAN PROPINSI JAWA TIMUR TERKAIT DENGAN PENYAMAAN PERSEPSI TENTANG STANDAR  PEMERIKSAAN. 

KARENA SELAMA INI SKPD MERASAKAN ADANYA STANDAR PEMERIKSAAN BPK YANG SELALU BERUBAH-UBAH DAN BERBEDA-BEDA SETIAP TAHUNNYA.

6.     SELAIN HAL TERSEBUT, DALAM PELAKSANAAN PEKERJAAN TAHUN 2016 INI, PANITIA KERJA JUGA MEREKOMENDASIKAN HAL-HAL SEBAGAI BERIKUT :

A. PERLU ADANYA PENINJAUAN ULANG TERHADAP HARGA SATUAN KHUSUSNYA TENAGA KERJA DAN HARGA MATERIAL DI DAERAH-DAERAH YANG EKSTRIM/TERPENCIL YANG DIRASAKAN OLEH PENYEDIA JASA MASIH TIDAK SESUAI DENGAN KONDISI RIIL.

B. PENINJAUAN ULANG TERHADAP ADANYA BEBERAPA ITEM BAHAN YANG BELUM MASUK DALAM KEPUTUSAN BUPATI TENTANG STANDART HARGA SATUAN. CONTOHNYA HARGA SATUAN ATAS BAHAN PAVING.

 RAPAT PARIPURNA YANG KAMI HORMATI

 DEMIKIAN LAPORAN PANITIA KERJA DPRD KABUPATEN PACITAN, YANG DAPAT KAMI SAMPAIKAN, DENGAN HARAPAN DAPAT BERMANFAAT DAN DI JADIKAN REFERENSI UNTUK PENINGKATAN PELAKSANAAN PEKERJAAN INFRASTRUKTUR PADA TAHUN SELANJUTNYA.

TERIMA KASIH ATAS BERKENANNYA MENGIKUTI PENYAMPAIAN LAPORAN PANITIA KERJA INI,  DAN MOHON MAAF ATAS SEGALA KEKURANGANNYA.

 

WASSALAMU ‘ALAIKUM WARAKHMATULLOHI WABAROKATUH.

 

PANITIA KERJA

DPRD KABUPATEN PACITAN

PEMBAHAS

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK-RI

PERWAKILAN PROPINSI JAWA TIMUR

DENGAN TUJUAN TERTENTU ATAS BELANJA INFRASTRUKTUR GEDUNG DAN BANGUNAN SERTA JALAN, IRIGASI DAN JEMBATAN

TAHUN ANGGARAN 2015

 

KETUA

ttd

 PUJO SETYO HADI S.Pt

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

WAKIL KETUA

SEKRETARIS

ANGGOTA

ANGGOTA

ANGGOTA

ANGGOTA

ANGGOTA

ANGGOTA

ANGGOTA

ANGGOTA

ANGGOTA

ANGGOTA

ANGGOTA

ANGGOTA

ANGGOTA

ANGGOTA

WIDADI

PRABOWO, SE

SUPRIHATI WINARCAHYANI

INDRATA NUR BAYU AJI, SS

JOKO SUSILO HADI, SH

RUDI HANDOKO

ANUNG DWI RISTANTO

LANCUR SUSANTO, S.Sos

DANDUNG WAHYU WIBOWO

TEJO KUSMORO, S.Sos

Drs. EKO SETIYORANU

HERIYANTO, S.Pd

RUDI HARTOYO, SE

SUWANDI IWAN SUHENDRA

SAMSURI, SH

HANDONO

PEMANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI
[ Selasa, 10 November 2015 ]

Pemandangan Umum Fraksi Partai Demokrat Atas Raperda APBD 2016

Fraksi Partai Demokrat Apresiasi Postur Raperda APBD Tahun Anggaran 2016 yang diajukan Bupati Pacitan. Tema besar yang diangkat, yaitu melanjutkan penyediaan layanan publik yang berkesinambungan dan memperkuat daya saing perekonomian menuju Pacitan sejahtera sesuai dengan harapan masyarakat. “Fraksi partai Demokrat sangat mendukung tema besar tersebut dengan harapan ada peningkatan terhadap pelayanan publik yang lebih baik,” kata juru bicara FPD, Rudi Handoko.

Menurut Fraksi Partai Demokrat, Pendapatan Daerah yang mengalamai kenaikan sebesar 4,63 persen atau sebesar Rp. 1.288.206.761.482 sangat membanggakan dengan harapan masih ada peningkatan dari Pendapatan Asli daerah (PAD). Dengan catatan, optimalisasi kinerja birokrasi terutama bidang pariwisata. Sementara, untuk Belanja Langsung sebesar sebesar Rp. 1.325.427.827.322 atau mengalami kenaikan sebesar 4,40 persen hendaknya difokuskan pada program atau kegiatan yang dapat langsung dirasakan oleh masyarakat.
 
Fraksi Partai Demokrat juga memberi masukan-masukan terhadap kebijakan pemerintahan Bupati Indartato untuk satu tahun kedepan. Terutama masalah kekeringan dan kekurangan air bersih yang melanda hampir merata di seluruh kecamatan. Harus ada solusi yang nyata agar permasalahan tersebut tidaak terjadi setiap tahun. Selain itu, pariwisata sebagai salah satu sektor yang menjadi andalan dalam peningkatan PAD hendaknya mendapat atensi khusus pemerintah. Terutama kondisi infrastruktur. Agar, wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Pacitan merasa nyaman.

Pemandangan Umum Fraksi Partai Golkar Atas Raperda APBD 2016.

Setelah sebelumnya pada Rabu 28 Oktober 2015 Bupati Pacitan Menyampaikan Nota Keuangan Tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Anggaran 2016 di Depan Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Pacitan. Hari ini Jumat, 30 Oktober 2015 Fraksi - fraksi di DPRD Kabupaten Pacitan sampaikan pemandangan umum terhadap Nota Keuangan RAPBD Anggaran 2016 tersebut.
Dalam pidato pemandangan umum Fraksi Partai Golkar yang disampaikan oleh Bambang Suseno memaparkan jika dalam mengelola APBD diperlukan sebuah perencanaan yang matang, terarah, proporsional, obyektif, akuntabel dan transparan, dengan tidak meninggalakan azas keadilan demi terwujudnya masyarakat adil makmur dan sejahtera. Menurut pandangan Fraksi Partai Golkar, Nota keuangan anggaran 2016 ini merupakan periode akhir dari RPJMD kabupaten pacitan 2011 - 2016, sehingga harus mampu memberikan prioritas sesuai arah kebiajakan pembangunan Kabupaten pacitan Tahun 2016 sebagaiaman yang telah tertuang didalam RKPD.
Terkait Proyeksi Pendapatan Daerah yang naik 4,68 % jika dibandingkan dengan APBD induk tahun 2016, Fraksi Partai Golkar mengharapkan proyeksi pendapatan daerah dapat ditingkatkan lagi yaitu pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya pada Pajak Penerangan, pajak restoran, retribusi tempat pelelangan, retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, serta retribusi tempat rekreasi dan olah raga. Selain itu fraski partai Golkar juga menyoroti Pendapatan dari dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak serta dana bagi hasil dari pemerintah provinsi yang dinilai masih belum maksimal.
Terkait dengan Belanja Daerah, Fraksi Partai Golkar dalam Pemandangan umumnya menyampaikan bahwa selain fokus belanja daerah yang tertuang dalam RKPD berpandangan jika masih terdapat beberapa program kegiatan yang perlu mendapatkan perhatian serius misalnya peningkatan kualitas SDM apratur untuk mencapai target RPJMD. Selain itu terkait dengan belanja untuk peningkatan UMKM fraksi Partai Golkar menilai jika yang dilakukan selama ini hanya sebatas sosialisasi, pelatihan, pembinaan. Lebih dari itu fraksi partai golkar mengharapkan pemberdayaan UMKM dapat dilakukan denganmeningkatkan stimulan dan fasilitasi pendanaan terhadap UMKM.
Yang menjadi sorotan Fraksi Partai Golkar di Sektor Belanja Daerah selain urusan UMKM juga menyoroti program kegiatan pembangunan infrastruktur. Dalam akhir penyampaian pemandangan Umumnya Fraksi Partai Golkar menyampaikan hal - hal yang perlu diperhatikan oleh Bupati Pacitan yaitu :
1. Mengingat waktu yang sudah mendekati bulan - bulan terakhir, maka mengharapkan segala regulasi teknik untuk melaksanakan perda P-APBD tahun 2015 dan perbub penjabaran perubahan APBD 2015.
2. Melihat fenomena kelangkaan bahan mineral bukan logam dan batuan khususnya Pasir. Pemerintah diminta untuk mengambil sikap karena jika dibiarkan bisa menghambat kelancaran pelaksanaan kegiatan pembangunan di Pacitan.
3. Terkait dengan penyelesaian pembangunan Monumen Jenderal Sudirman, Pemerintah Daerah

Pemandangan Umum Fraksi PDI Perjuangan Atas Raperda APBD 2016

Tema besar yang diusung pemerintah dalam penyusunan Raperda APBD tahun 2016 yaitu melanjutkan penyediaan layanan publik yang berkesinambungan dan memperkuat daya saing perekonomian menuju Pacitan sejahtera sesuai dengan harapan masyarakat menurut Fraksi PDI Perjuangan seharusnya berbunyi Optimalisasi Dan Pemenuhan Layanan Publik yang berkesinambungan dan memperkuat daya saing perekonomian menuju Pacitan sejahtera.
 
“Kami mohon penjelasan dan contoh sasaran pembangunan tentang peningkatan daya saing perekonomian melalui pengembangan UMKM dan pengembangan potensi unggulan daerah,”kata Widadi, juru bicara Fraksi PDI Perjuangan.

Pendapatan Asli daerah yang diproyeksikan mengalami kenaikan sebesar sebesar Rp. 105.658.267.804 mengalami kenaikan sebesar 18,09 persen seharusnya bisa ditingkatkan hingga 25 persen dengan catatan optimalisasi birokrasi atau sebesar Rp 113. 054.346.551.

Fraksi PDI Perjuangan juga mengharapkan agar urusan kesehatan, pendidikan, infrastruktur, ketahanan pangan, perekonomian, kesejahteraan sosial dan tata kelola pemerintahan mendapat prioritas dengan anggaran yang besar.

“Pemerintah harus menjelaskan kegiatan-kegiatan dari program tersebut agar masyarakat memahami target dan sasaran yang ingin dicapai,” kata Widadi.
diminta segera melakukan kebijakan yang mendukung kebijakan pemerintah Pusat


Pemandangan Umum Fraksi Gabungan Pembangunan Nasional Atas Raperda APBD 2016

Fraksi Gabungan Pembangunan Nasional mencermati Raperda APBD 2016 ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian yang serius dan mendapat jawaban dari eksekutif. Diantaranya, PAD yang direncanakan sebesar Rp. 105.658.267.804 atau mengalami kenaikan sebesar 18,09 persen masih bias ditingkatkan. Terutama dari sektor pariwisata dan penerimaan pajak lainnya.
Dari sisi pembelanjaan, di setiap tahun belanja tidak langsung seslalu lebih besar dari pada belanja langsung. Untuk itu, skala prioritas yang berdampak langsung kepada masyarakat hendaknya mendapat perhatian lebih. Sehingga APBD tahun anggaran 2016 nantinya benar-benar pro terhadap rakyat.
“APBD 2016 bisa dikatakan sangat strategis karena merupakan tahun terakhir dari RPJMD. Sehingga penyusunannya, sebagai evaluasi dari seluruh capaian target,” kata juru bicara Fraksi Gabungan Pembangunan Nasional, Ninik Dyah Purwanita.
Catatan lainnya, diantaranya, untuk bidang kesehatan, penyediaan sarana dan prasarana terutama di Puskesmas harus diutamakan. Begitu juga di bidang kesehatan, masyarakat membutuhkan sarana yang layak untuk kegiatan belajar mengajar mulai dari jenjang PAUD hingga pendidikan atas. Tak hanya itu, kualitas tenaga pendidik juga harus ditingkatkan. Di bidang infrasruktur, jalan dan jembatan yang rusak harus segera di perbaiki. Karena, berhasilnya atau tidaknya seorang pemimpin di nilai dari salah satunya infrastruktur yang baik. Bidang ketahanan pangan, Fraksi Gabungan Pembangunan Nasional mendorong upaya percepatan dan perluasaan kesempaatan kerja.
“Terkait dengan pembiayaan daerah, pendapatan daerah lebih kecil dari belanja daerah yang mengakibatkan defisit, mohon penjelasan langkah-langkah yang diambil eksekutif dalam upaya menghemat belanja,” pungkas Ninik Dyah Purwanita.


Pemandangan Umum Fraksi Gabungan Amanat Rakyat Atas Raperda APBD 2016

Dalam rapat paripurna, Fraksi Gabungan Amanat Rakyat menyampaikan sesuai dengan Permendagri Nomor  52 Tahun 2015 tentang pedoman penyusunan  APBD tahun 2016, dinyatakan bahwa penetapan target pajak dan restribusi dengan melihat realisasi penerimaan tahun sebelumnya bukan membandingkan dengan APBD induk 2015.
Kami dari Fraksi Gabungan Amanat Rakyat mohon agar hal tersebut dapat dijelaskan oleh saudara Bupati, kata juru bicara Fraksi Gabungan Amanat Rakyat.
Dijelaskan juga, optimalisasi penerimaan pajak terutama dari sektor pariwisata perlu ditingkatkan. Termasuk berbagai sarana pendukung agar wisatawan betah di Pacitan. Sementara, terkait kemandirian fiskal untuk belanja daerah yang hanya 8,2 persen dari total pendapatan daerah sangat diperlukan koordinasi dengan pemerintah pusat maupun propinsi terkait dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan.
“Untuk itu, pembahasan APBD tepat waktu, tertib administrasi adalah salah satu faktor agar kembali memperoleh opini WTP sehingga kembali mendapatkan dana reward dari pemerintah pusat,” katanya.
Ditambahkan, sesuai dengan UU nomor 23 tahun 2015 tentang pemerintahan daerah, ada beberapa kewenangan yang diambil oleh pemerintah propinsi dan pusat. Hal itu, tentu saja dapat mempengaruhi dalam belannnnnnhn. Mohon penjelasan langkah apakah yang akan diambil oleh pemerintah daerah menyikapi hal tersebut. Tak hanya itu, penerimaan dana hibah yang harus berbadan hokum juga menjadi kendala terkait penyerapannya yang kurang maksimal. Untuk itu diperlukan solusi agar anggaran tersebut dapat dirasakan manfaatnya untuk masyarakat.
Fraksi Gabungan Amanat Rakyat juga mendorong agar program pemerintah yang belum selesai di tahun 2015 dapat diselesaikan di tahun anggaran 2016 nanti, pungkas juru bicara Fraksi Gabungan Amanat Rakyat.


Jawaban Bupati Terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Atas RAPBD 2016

Pemandangan umum fraksi-fraksi pada hakekatnya mengandung saran, masukan, himbauan, pertanyaan maupun tanggapan sebagai bentuk dukungan dan komitmen DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Pacitan, kata Bupati Indartato mengawali pidatonya.
Dijelaskan Bupati Indartato, terhadap peningkatan PAD yang diproyeksikan sebesar 18.09 persen merupakan proyeksi penerimaan dari seluruh sektor, termasuk didalamnya tempat rekreasi dan olahraga utamanya potensi tempat-tempat wisata dan pendukungnya.
Terhadap program dan kegiatan yang langsung dirasakan masyarakat dapat dijelaskan bahwa semua program yang tersebar pada urusan wajib, utamanya pada pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perhubungan, lingkungan hidup, kependudukan dan pencatatan sipil, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, social, ketenagakerjaan, pemuda dan olahraga, ketahanan pangan, pemberdayaan masyarakat desa, kelautan dan perikanan, kehutanan dan perdagangan.
Sementara, untuk ketersediaan air bersih, pemerintah melalui SKPD terkait terus berupaya mendekatkan pelayanan melalui sistim perpipaan maupun hidran umum secara bertahap. Sedangkan untuk kebutuhan mendesak, khususnya di daerah rawan air bersih, dicukupi dengan droping.
Untuk pariwisata, wisata alternatif, agar wisatawan betah tinggal lama di Pacitan, pemerintah menggali atraksi budaya yang berkembang di masyarakat, diantaranya festival rontek, tari, lagu daerah dan upacara adat. Pembangunan infrastruktur menuju daerah destinasi wisata seperti Pantai Klayar dan tempat unggulan lainnya dilaksanakan sesuai prioritas dan kemampuan APBD.
“Pada tahun 2016 akan terus dilanjutkan dengan berbagai upaya antara lain berkoordinasi dengan pemerintah pusat maupun propinsi untuk ikut membantu penanganan infrastruktur menuju obyek-obyek pariwisata unggulan,” tandas Bupati Indartato.


INFORMASI RENJA 2015 DAN 2016
[ Rabu, 23 September 2015 ]

BAGI MASYARAKAT YANG INGIN MELIHAT RENJA SETWAN 2015 DAN 2016 DAPAT DILIHAT DI BAGIAN DOWNLOADS DI WEBSITE INI
HASIL PENYERAPAN ASPIRASI MASYARAKAT (RESES) MASA SIDANG II TAHUN 2015, DAPIL VI (NGADIROJO-SUDIMORO)
[ Selasa, 1 September 2015 ]

Reses adalah alat/sarana anggota DPRD secara resmi, menghimpun aspirasi yang berkembang di masyarakat. Kalau di pemerintahan dikenal dengan nama Musrenbang. Hanya saja reses, dimana anggota DPRD turun kembali ke daerah pemilihannya masing-masing.

 

Adapun hasilnya adalah sebagai berikut :

 

Pertama bidang Infrastruktur (Sarana dan Prasarana). Permasalah yang ditemukan adalah Banyaknya Jalan rusak dan berlubang  yang menghubungkan antar dusun di kecamatan Ngadirojo dan Kecamatan Sudimoro, Jalan lingkungan, jalan desa dan jalan menuju wilayah perbatasan menuju Kabupaten lain sudah mengalami kerusakan (rusak  berat, sedang dan ringan), Lingkungan jalan Kabupaten yang kondisinya masih makadam, Perlu dukungan untuk pembangunan sarana-sarana umum seperti : Gedung Pertemuan di tingkat Dusun dan Desa, Perbaikan-Perbaikan sarana Peribadatan untuk membangun dan rehab Masjid & Mushola serta penyediaan sarana olah raga, Sarana-Prasarana Air bersih di wilayah Kec. Ngadirojo dan Kec. Sudimoro, Masih banyak jalan linkungan dusun di Kecamatan Ngadirojo dan Kecamatan Sudimoro masih gelap, Perlunya sarana dan prasarana gedung Madin, Perlunya dana untuk rehabilitas gedung TK (kuncup mekar), Kurangnya sarana administrasi Organisasi.Usulan dari masyarakat diantaranya, Pembuatan jembatan dan perbaikan jalan Cabe ke Dusun Tawang Desa Wonodadi Kec. Ngadirojo, Rabat /Pengaspalan jalan dusun Mulyosari, dusun Krajan dan Dusun Banjarejo Desa Klepu Kec. Sudimoro, Rabat jalan lingkungan Sobo Desa Ketanggung dan Desa Sembowo Kec. Sudimoro, Pengaspalan jalan Dusun Bandu dan Dusun Tengger Desa Karangmulyo Kec. Sudimoro, Pemeliharaan jalan Desa Nogosari yang menghubungkan Desa Wonokarto kec. Ngadirojo perlu mendapatkan perbaikan dikarenakan mengalami kerusakan dan sering terjadi kecelakaan, Pengaspalan Jalan alternatif Dusun Cabe ke Dusun Ketos Desa Wonodadi Kulon badan jalan kurang sempurna, Perlu adanya perbaikan jalan, baik jalan lingkungan, jalan desa dan jalan menuju wilayah perbatasan serta lingkar ibukota kecamatan, Penuntasan pengaspalan jalan Kec. Ngadirojo- Kec. Sudimoro, Rabat jalan lingkungan disemua desa se-Kecamatan Ngadirojo dan Kecamtan Sudimoro, Pembangunan balai pertemuan Kantor Dusun, Rehab Masjid & Mushola serta sarana Olah Raga di Kec. Ngadirojo dan Kec. Sudimoro, pembangunan kantor dusun Bandu Desa Karangrejo, Bantuan pengadaan sarana prasarana air bersih, Perlunya penerangan jalan di lingkungan Kec. Ngadirojo dan Kec. Sudimoro, Mohon bantuan gedung dan mebeller pengadaan seperangkat computer di MTS MAARIF Sudimoro, pengadaan dana untuk sarana dan prasarana gedung Madin RUDLOTUL ULUM Tengger, bantuan dana untuk rehap gedung TK Kuncup Mekar Desa Karangmulyo, pengadaan seperangkat komputer dan printer ranting Sukorejo, Ketanggung dan Klepu. Rekomendasi dari anggota DPRD Dapil VI adalah dinas terkait untuk segera menindaklanjuti hal tersebut.

 

Kedua,  bidang pendidikan. Permasalahannya adalah, Banyak sekolah yang belum mempunyai ruang perpustakaan, Perlu adanya pembangunan gedung Diniyah di tiap-tiap Desa, dan minimnya pendidikan keagamaan serta daya dukung dari pemerintah, Belum adanya perlengkapan peralatan ATK untuk PAUD, Kurangnya gedung dan mebeller pengadaan seperangkat computer, Kurangnya sarana prasarana untuk PAUD (RA/TK).Usulan masyarakat, Penambahan ruang perpustakaan, agar proses belajar mengajar bisa  maksimal, Pembangunan Gedung DIniyah di tiap-tiap lingkungan Dusun atau masyarakat yang banyak membutuhkan, mohon bantuan dana PAUD Dusun Bandu Desa Sumberejo, Mohon bantuan gedung dan mebeller pengadaan seperangkat computer di MTS MAARIF Sudimoro, Pengadaan dana untuk sarana prasarana PAUD ranting Sudimoro. Rekomendasinya agar segera ditindaklanjuti oleh dinas terkait.

 

Ketiga,  Tanaman Pangan dan Peternakan. Permasalahan yang ditemukan diantaranya, Masih banyak jalan usaha tani dan jalan produksi yang perlu ditingkatkan dari tanah untuk menjadi makadam dan rabatan., Sarana pertanian kurang memadai, Banyak warga yang hidup dibawah garis kemiskinan, untuk itu dimohon bantuan bibit kambing untuk meningkatkan ekonomi rakyat. Usulan masyarakat, Perlu adanya  peningkatan jalan usaha tani dan jalan produksi untuk kelancaran akses pertanian di Kec. Ngadirojo dan Kec. Sudimoro, Bantuan peralatan pertanian (traktor) sangat di perlukan oleh warga Kec. Sudimoro dan Ngadirojo, Bantuan ternak kambing di wilayah Kec. Ngadirojo dan Kec. Sudimoro. Rekomendasinya agar segera ditindaklanjuti oleh dinas terkait.

Keempat, bidang lingkungan hidup dan kebersihan. Permasalahan yang ditemukan, Penunpukan sampah di lokasi pasar desa dan pasar Ngadirojo. Usulan masyarakat, Untuk diupayakan penanganan sampah dengan cara disediakan bak penampung sampah atau pengadaan TPA sampah. Rekomendasinya, Perlu penanganan serius masalah sampah oleh Kantor Lingkungan Hidup & Dinas Cipta Karya Tata Ruang Wilayah.

Kelima, bidang Kesehatan. Permasalahan yang ditemukan, Penanganan & Layanan sampai tingkat Pustu, Kurangnya pemahaman tentang kesehatan (reproduksi) wanita. Usulan masyarakat, Sarana dan Prasarana untuk ditingkatkan alat dan ruang pustu, Mohon bantuan dana untuk penyuluhan kesehatan wanita/ ibu di kecamatan Ngadirojo dan sudimoro. Rekomendasi, agar dinas Kesehatan untuk menindaklanjuti temuan tersebut.

Keenam, bidang kelautan dan perikanan. Permasalahan yang ditemukan, Potensi air sungai banyak masyarakat kurang anggaran untuk budidaya ikan ( kolam dan pakan ikan). Usulan masyarakat, Diusulkan program budidaya perikanan darat bibit ikan lele dan ikan nila di kec. Ngadirojo dan Kec. Sudimoro. Rekomendasinya, Untuk di ajukan melalui APBD Kab. Pacitan/APBD Pusat.

Ketujuh, bidang pariwisata, pemuda dan olahraga. Permasalahannya, Penyediaan sarana penunjang pelayanan pada pengunjung wisata yang menuju Ngadirojo dan sekitarnya dengan penyediaan fasilitas yang memadahi, Sangat membutuhkan alat-alat kesenian di Kecamatan Sudimoro, Penataan daerah wisata di kawasan Pantai Soge Desa Sidomulyo, Pemberdayaan masyarakat wisata, Peningkatan sarana – prasarana olah raga bagi karang taruna di Kec. Ngadirojo dan Kec. Sudimoro. Usulan masyarakat, Pembangunan Rest Area, Bantuan peralatan Kelompok musik RENADA Dsn. Banjarejo Desa Klepu dan Kelompok Musik DENATA NADA desa Ketanggung, Perlu di buatkan tempat bermain anak di sekitar Pantai Soge, Perlu dibuatkan tempat yang layak untuk menjual souvenir maupun warung makanan di daerah wisata Pantai Soge, Penyempurnaan lapangan olah raga bolla Volley dan sepak bola di Desa Wonodadi Kulon.

Rekomendasinya adalah untuk segera ditindaklanjuti oleh dinas terkait.

 

HASIL PENYERAPAN ASPIRASI MASYARAKAT (RESES) MASA SIDANG II TAHUN 2015, DAPIL V (TULAKAN-KEBONAGUNG)
[ Selasa, 1 September 2015 ]

Reses adalah alat/sarana anggota DPRD secara resmi, menghimpun aspirasi yang berkembang di masyarakat. Kalau di pemerintahan dikenal dengan nama Musrenbang. Hanya saja reses, dimana anggota DPRD turun kembali ke daerah pemilihannya masing-masing.

 

Adapun hasilnya adalah sebagai berikut :

Pertama bidang Infrastruktur (Sarana dan Prasarana). Permasalahannya adalah, Banyak jalan Dusun yang belum dirabat, antara laian : Dsn. Jeruk lingkungan watu getuk, lingkungan bungur tengah, lingkungan gulu payung  Ds. Ngumbul,  serta Desa Nglaran Kec. Tulakan, Jalan Poros Desa Ngumbul dan Plumbungan – Karangnongko rusak berat, Jalan kabupaten antara pentung – jetak rusak dan brlubang dan sebagian bahu jalan longsor, serta jalan lingkungan yagn kurang memadai, Sebagian besar kondisi jalan Dusun – Dusun di Desa Karanganyar  rusak parah. Usulan masyarakat, Bantuan rabat jalan, Rabat jalan untuk Ds. Ngumbul dan pengaspalan jalan poros Desa Plumbungan – Karangnongko, Pengaspalan dan pembangunan talud jalan serta rabat jalan, Rabat Jalan Dsn. Krajan, Sumber, Kebon,  Banar dan Dsn. Waru.

 Kedua, bidang perekonomian. Permasalahannya, Potensi ternak Kambing dan ikan lele di wilayah  Kec. Tulakan belum dikembangkan. Usulan masyarakat, Bantuan bibit ternak kambing dan bibit ikan lele.

Ketiga, bidang pendidikan. Permasalahan yang ditemukan, Kondisi bangunan TK. Tunas Karya 1 di Ds. Karanganyar belum memadai. Usulan masyarakat, Pembangunan pagar halaman dan toilet.

Keempat, bidang pertanian dan pengairan. Permasalahannya, Terbatasnya peralatan untuk menggarap lahan pertanian/persawahan, Pada musim kemarau sumber air sulit didapat, Saluran irigasi ke persawahan rusak berat, Semakin menipisnya hutan rakyat, shingga tidak bsa menahan air hujan. Usulan masyarakat, Bantuan pengadaan traktor, Pembuatan sumur bur untuk dan saluran irigasi di Ds. Ngumbul serta pembuatan tandon air, dan  Pipanisasi di Ds. Nglaran dan Ds. Ngumbul Kec. Tulakan, Bantuan bibit sengon laut  dan tanaman lain.

Kelima, bidang Sosial Budaya, Keagamaan dan Olah Raga. Permasalahan yang ditemukan, Masih banyak mushola dan TPA di Ds. Ngumbul yang perlu mandapatkan penanganan, Masjid gan kegiatan TPA banyak yag rusak dan perlu pendampingan, Fasilitas untuk kegiatan seni budaya gamelan belum ada, Mushola – mushola di Ds. Wonoanti masih banyak yang belum sempurna dan masih banyak yang memerlukan bantuan dari pemerintah, Sapras olah raga / lapangan bola voly rusak berat, Kondisi saranan peribadatan di Dsn. Kebon  Ds. Karanganyar belum memadai. Usulan masyarakat, Rehab mushola dan bantuan bagi pengelola TPA, Rehab Masjid dangedung TPA di Ds. Plumbungan, Bantuan fasilitas seni gamelan, Bantuan rehab dan pembangunan mushola.

Rekomendasi dari anggota DPRD Dapil V adalah, Dinas Instansi terkait untuk menindak lanjuti, permasalahan tersebut, baik , baik  di bidang infarstruktur ,  peternakan, pendidikan, pertanian maupun sosial budaya dan keagamaan.

 

 

HASIL PENYERAPAN ASPIRASI MASYARAKAT (RESES) MASA SIDANG II TAHUN 2015, DAPIL IV (ARJOSARI-TEGALOMBO)
[ Selasa, 1 September 2015 ]

PENINGKATAN FUNGSI DAN PERAN LEMBAGA DPRD  SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERUNDANG UNDANGAN TAK LAIN KARENA TUNTUTAN DEMOKRASI, TERUTAMA MAKIN MENINGKATNYA KESADARAN POLITIK MASYARAKAT SEHINGGA MENDORONG ANGGOTA DPRD UNTUK SENANTIASA MENINGKATKAN KUALITASNYA SERTA MEMPERTINGI SEMANGAT PENGABDIANNYA KEPADA MASYARAKAT.

KEGIATAN RESES  ADALAH KESEMPATAN BAGI KAMI  UNTUK LEBIH DEKAT DENGAN PARA KONSTITUEN DIDAERAH PEMILIHAN ARJOSARI TEGALOMBO . RESES YANG KAMI LAKSANAKAN TIDAK HANYA SEBUAH KUNJUNGAN KERJA. NAMUN JUGA IMPLEMENTASI DARI NIAT MAKSUD DAN TUJUAN MENGINTEGRASIKAN PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DENGAN ASPIRASI YANG BERKEMBANG DITENGAH MASYARAKAT. PELAKSANAAN RESES MERUPAKAN KWAJIBAN KAMI ANGGOTA DPRD DALAM RANGKA MENJARING ASPIRASI MASYARAKAT SECARA BERKALA UNTUK BERTEMU DENGAN KONSTITUEN PADA DAERAH PEMILIHAN GUNA MENINGKATKAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS  KAMI SEBGAI ANGGOTA DPRD KABUPATEN PACITAN. DENGAN MELAKSANAKAN PERTEMUAN DIALOG, TATAP MUKA UNTUK MENJARING ASPIRASI MASYARAKAT.  PADA RESES MASA SIDANG KE DUA YANG KAMI LAKSANAKAN SELAMA 2 HARI DIMANA DIHARAPKAN DAPAT MEMPEROLEH MASUKAN DAN INFORMASI DARI MASYARAKAT DAERAH PEMILIHAN ARJOSARI TEGALOMBO. MASUKAN DAN INFORMASI YANG DIMAKSUD BERUPA ASPIRASI DARI MASYARAKAT DALAM RANGKA MENYEMPURNAKAN FUNGSI – FUNGSI LEGISLATOR, SEHINGGA NANTINYA DAPAT MEWUJUDKAN  PERAN DPRD DALAM MENGEMBANGKAN CHECK AND BALANCE ANTARA DPRD DENGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM RANGKA MENENTUKAN TINGKAT PRIORITAS PEMBANGUNAN SEBAGAI IMPLEMENTASI DAN TANGGUNG JAWAB MORAL SEBAGAI SEORANG WAKIL RAKYAT.

MAKSUD DAN TUJUAN

 MAKSUD

MENJALIN SILATUROHMI ANTARA ANGGOTA DPRD DENGAN KONSTITUEN SEBAGAI KORIDOR ANTARA KONSTITUEN DAN ANGGOTA DPRD DALAM MENYAMPAIKAN ASPIRASI MEMBERIKAN PRMBELAJARAN KEPADA ASYARAKAT TENTANG CARA PENYAMPAIAN ASPIRASI SECARA BENAR DAN TEPAT

 TUJUAN.

TUJUAN DARI PELAKSANAAN RESES INI YAITU MENYERAP DAN MENINDAK LANJUTI ASPIRASI DAN PENGADUAN MASYARAKAT GUNA MEMBERIKAN PERTANGUNG JAWABAN MORAL DAN POLITIS KEPADA  KONSTITUEN DIDAERAH PEMILIHAN ARJOSARI TEGALOMBO SEBAGAI PERWUJUDAN PERWAKILAN RAKYAT DALAM PEMERINTAHAN DAN MEMBERIKAN INFORMASI ATAU MELAKUKAN SOSIALISASI PROGRAM DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH KEPADA MASYARAKAT SERTA BERTUKAR FIKIRAN ATAU BERDISKUSI UNTUKMEMPEROLEH MASUKAN DAN SARAN BERUPA ASPIRASI DARI MASYARAKAT TENTANG PROGRAM PEMBANGUNAN

 WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

PELAKSANAAN KEGIATAN RESES YANG KAMI LAKSANAKAN YAITU PADA HARI MINGGU DAN HARI SENIN  TANGGAL 23 DAN 24 AGUSTUS 2015

TEMPAT PELAKSANAAN

BERIKUT KAMI SAMPAKAN TEMPAT PELAKSANAAN RESES  ANGGOTA DPRD KABUPATEN PACITAN DARI DAPIL 4 ARJOSARI TEGALOMBO  YAITU SEBAGAI BERIKUT

 

1.  SDR. SRI WIDOWATI MELAKSANAKAN RESES DI DESA KEMUNING DAN DESA NGRECO KECAMATAN TEGALOMBO

2.    SDR NUR SIGIT EFENDI SE. MM. MELAKSANAKAN RESES DI DESA KARANGGEDE KEC. ARJOSARI DAN DESA GEMAHARJO KEC, TEGALOMBO

3. SDR. WAHIDIN MELAKSANAKAN RESES DI DESA GEMAHARJO DAN DESA PUCANGOMBO KECAMATAN TEGALOMBO

4.      SDR. SETYO RAHARJO MELAKSANAKAN RESES DI DESA TEMON DAN DESA MLATI KECAMATAN ARJOSARI

5.      SDR. YUDI SUMBOGO MELAKSANAKAN RESES DI KECAMATAN ARJOSARI

6. SDR. BAMBANG SETYABUDI MELAKSANAKAN RESES DI DESA NGRECO KECAMATAN TEGALOMBO DAN DESA JATIMALANG KECAMATAN ARJOSARI

 JUMLAH PESERTA

JUMLAH PESERTA YANG HADIR DALAM KEGIATAN RESES  MASING- MASING ANGGGOTA DPRD KABUPATEN PACITAN DARI DAPIL 4 INI  BERJUMLAH KURANG LEBIH  200 ORANG

 HASIL YANG DICAPAI

 DARI PERTEMUAN RESES YANG KAMI LAKSANAKAN BANYAK MENERIMA ASPIRASI DAN MASUKAN MASYARAKAT TENTANG BERBAGAI HAL YANG MENJADI PERMASALAHAN TERKAIT DENGAN KEBIJAKAN KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN. ADAPUN BEBERAPA ASPIRASI DARI MASYARAKAT  YANG DISAMPAIKAN KEPADA MASING MASING ANGGOTA DPRD KABUPATEN PACITAN DARI DAERAH PEMILIHAN ARJOSARI TEGALOMBO KAMI RANGKUM SEBAGAI BERIKUT :

         I.            BIDANG KESEHATAN.

PERMASALAHAN BPJS MASYARAKAT MENGHARAPKAN PROGRAM TERSEBUT NOTABENE MERUPAKAN PROGRAM PEMERINTAH PUSAT OLEH KARENA ITU PERLU BANYAK DILAKSANAKAN SOSIALISAI TERKAIT DENGAN PROGRAM TERSEBUT SELAIN ITU PERMASALAHAN PELAYANAN  KESEHATAN DILAPANGAN JUGA MASIH MENJADI HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN.

      II.            BIDANG INFRASTRUKTUR

BIDANG INFRASTRUKTUR INI MERUPAKAN  PERMASALAHAN YANG UTAMA BAGI WILAYAH DESA - DESA DI KECAMATAN TEGALOMBO DAN WILAYAH KECAMATAN ARJOSARI. WARGA MASYARAKAT DI DESA YANG KAMI KUNJUNGI MENGUSULKAN PERBAIKAN – PERBAIKAN  INFRASTUKTUR JALAN TERUTAMA JALAN LNGKUNGAN, JEMBATAN DRAINASE , PENYEDIAAN AIR BERSIH SERTA SARANA KEBERSIHAN.

    III.            BIDANG KEAGAMAAN

MASYARAKAT DIWILAYAH KEC. ARJOSARI DAN KEC. TEGALOMBO. MENGUSULKAN BANTUAN REHABILITASI MASJID DAN MUSHOLA KARENA MASIH BANYAK MASJID DAN MUSHOLA YANG BELUM MEMADAI.

   IV.            BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL

MASIH TERDAPAT WILAYAH DESA BAIK DIKECAMATAN ARJOSARI DAN KECAMATAN TEGALOMBO YANG SAMPAI SAAT INI MELUM MENERIMA PENERANGAN LISTRIK SEPERTI WILAYAH DUSUN GAMPING DESA NGRECO DUSUN BANGUNREJO DESA KARANGGEDE DAN SEBAGAINNYA OLEH KARENA ITU MASYARAKAT MENGUSULKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH UNTUK DAPATNYA  SEGERA MENGUSAHAAN AGAR JARINGAN LISTRIK INI BISA SAMPAI KE WILAYAH YANG SAMPAI SAAT INI BELUM MENERIMA ALIRAN LISTRIK.

     V.            BIDANG PERTANIAN

MASYARAKAT MENGUSULKAN BANTUAN TRAKTOR DAN MENGUSULKAN AGAR PADA WAKTU MUSIM TANAM MASYARAKAT MUDAH UNTUK MENDAPATKAN BIIT PADI YANG BERKWALITAS DAN MUDAH UNTUK MENDAPATKAN  PUPUK.

  VI.            BIDANG PEMUDA DAN OLAH RAGA

PADA SAAT INI PEMUDA PEMUDI RATA-RATA SUDAH MENEMPUH PENDIDIKAN MINIMAL SMA BAHKAN BANYAK LULUSAN PERGURUAN TINGGI. NAMUN SEBAGIAN BESAR BELUM BISA BEKERJA ATAUPUN MENCIPTAKAN LAPANGAN PEKERJAAN. MAKA DARI PADA ITU, KAMI MENGHARAP PERAN DAN PERHATIAN DARI PEMERINTAH UNTUK MENYIKAPI MASALAH INI, DENGAN CARA MEMBERIKAN BIMBINGAN, ARAHAN DAN PERMODALAN, AGAR PEMUDI PEMUDI KITA MENJADI PEMUDA YANG PRODUKTIF, DAN MENGURANGI ANGKA PENGANGGURAN DI NEGARA INI.

ADAPUN LEBIH RINCI DAN DETAILNYA  USULAN  MASYARAKAT YANG DIBAWA OLEH MASING MASING ANGGOTA DPRD DARI DAPIL 4 ARJOSAI TEGALOMBO AKAN KAMI LAMPIRKAN DALAM LAPORAN INI.

KESIMPULAN DAN SARAN.

 KESIMPULAN

DARI HASIL PELAKSANAAN RESES INI  DAPAT DISIMPULKAN BAHWA MASYARAKAT DI KECAMATAN ARJOSARI DAN KECAMATAN TEGALOMBO MASIH MEMPUNYAI PERMASALAHAN YANG KOMPLEK OLEH KAREN ITU DIHARAPKAN  KEPADA PEMERINTAH DAERAH DAPATNYA MEMECAHKAN BERBAGAI PERMASALAHAN YANG TERJADI DIWILAYAH 2 KECAMATAN TERSEBUT SEPERTI APA YANG KAMI SAMPAIKAN DIATAS.

SARAN.

DIHARAPKAN HASIL PELAKSANAAN RESES DALAM RANGKA MENYERAP ASPIRASI DAN MASUKAN MASYARAKAT DAPAT DIJADIKAN REFRENSI BAGI DPRD KABUPATEN PACITAN DAN PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN DALAM RANGKA MEMBUAT KEBIJAKAN PENGANGGARAN DAN KEBIJAKAN PROGRAM DALAM RANGKA MENINGKATKAN KESEJAHTERAN MASYARAKAT DI KABUPATEN PACITAN. DAN HASIL RESES INI MENJADI BAGIAN DARI DOKUMEN PERENCANAAN DAERAH

HASIL PENYERAPAN ASPIRASI MASYARAKAT (RESES) MASA SIDANG II TAHUN 2015 DAPIL III ( KECAMATAN NAWANGAN DAN KECAMATAN BANDAR )
[ Selasa, 1 September 2015 ]

Pertama bidang pembangunan/infrastruktur. permasalahan yang ditemukan,  jalan dusun krajan lingkungan ngledok s/d dusun gupakan dan sendang desa nawangan keadaan sudah rusak parah. jalan gang menghubungkan kabupaten wonogiri rusak berat, tokawi – hargosari batas jateng, dan tiga poros, dengan kondisi memprihatinkan antara lain : jalan hargosari jateng, jalan tokawi- tirtomoyo jateng, jalan tokawi- gading jateng. jalan poros desa di wilayah kecamatan nawangan ( setiap desa ) sudah rusak berat. jalan lingkungan setiap desa di wilayah kecamatan nawangan, masih keadaan jalan tanah. minimnya lampu penerangan jalan umum ( pju ). masih banyaknya lokasi-lokasi pertanian yang belum terjangkau kendaraan, sehingga setiap panen petani mengusung jarak yang cukup jauh. jalan ds. pager gunung menuju ds. tokawi yang menjadi jalur utama menuju pasar pager gunung rusak berat kurang lebih  3 km. jalan aspal yang merupakan jalan poros desa/kecamatan banyak yang rusak parah antara lain : desa mujing, desa nawangan, desa sempu, desa gondang.  masih adanya masyarakat yang belum menikmati listrik di desa petungsinarang kec. bandar yaitu dusun nongko kurang lebih  250 rumah dan dusun weru teklok 4 rt. jalan yang menghubungkan antara desa petungsinarang menuju desa mujing , yang merupakan jalan utama untuk masyarakat dan jalur sekolah smp n 4 sudah rusak berat  kurang lebih  3 km.  jalan lingkar smkn kecamatan bandar saat ini sudah rusak parah. jalan menuju desa jeruk – nalangan- bandar, jalan puskesmas – ngunut, jalan lingkar smp 1 bandar ,ds. bandar – kledung - tegalombo keadaan rusak berat. pembangunan aspal penestrasi selain volumenya terlalu pendek dalam tiap-tiap titik, juga kualitas pekerjaanya rata-rata dibawah standar di wilayah kec. bandar –nawangan.  penanganan pasca bencana daerah tidak hanya untuk jalan dan jembatan atau fasilitas bangunan saja, akan tetapi bencana juga sering menimpa lahan pertanian dan perkebunan.

usulan dari masyarakat, agar pemerintah daerah memprioritaskan pengaspalan dan merabat ( cor beton ) jalan tersebut.dimohon adanya anggaran untuk pembangunan jalan tersebut, karena jalan sangat penting sekali, dan selama ini belum adanya pembangunan jalan tersebut. adanya alokasi anggaran untuk pembangunan jalan tersebut.dimohon adanya program  jalan lingkungan. pemda agar mengalokasikan setiap dusun.pemda agar menambah program jalan usaha tani ( jut ).agar pembangunan jalan-jalan desa dilakukan secara tuntas, pada tiap-tiap ruas-ruas jalan, sehingga masyarakat dapat menerima manfaatnya dengan nyata. diharapkan jalan segera di rabat/dimakadam.pemda agar sera memberi aliran listrik dan di beri keringan pembayarannya.sarana dan prasarana yang sangat dibutuhkan masyarakatperlu segera dikerjakan.agar jalan tersebut segera ada perbaikan/pembenahan.pemda agar menganggarkan rehabilitasi jalan tersebut.pemerintah daerah agar membuat program setiap dusun di pasang kw meter pju.program pasca bencana dimohon dapat memberikan uang bagi kerusakan lahan pertanian dalam bentuk rekonstruksi lahan akibat bencana.

 Kedua, bidang kesehatan. permasalahan yang ditemukan, perlunya adanya mobil kesehatan di setiap desa untuk meringankan masyarakat pelosok ke puskesmas.perlu adanya kemudahan mengurus jamkesda.polindes desa petungsinarang sudah tidak layah di dihuni, perlu perbaikan total.puskesmas desa jetis lor  kecamatan nawangan  masih kekurangan ruang rawat inap.

usulan dari masyarakat, agar pemda segera pemperbaiki polindes yang benar-benar kebutuhan masyarakat.pemda agar mempermudah persyaratan peserta jamkesda.pemda agar segera memberi memberi anggaran untuk bangunan tersebut. pemda agar segera menganggarkan ruang inap tersebut.

Ketiga bidang pendidikan.  permasalahan yang ditemukan, masih banyaknya rumah guru di setiap sd. belum  adanya alat-alat drum bend di smk n i dan sma n i kec. nawangan. beberapa sekolah sd masih kekurangan tenaga pengajar khususnya di kecamatan nawangan.

usulan masyarakat, agar adanya program pembangunan rumah guru. agar pemda memberi bantuan anggaran untuk kegiatan tersebut. agar segera ada penambahan tenaga pengajar.

 Keempat. bidang pariwisata, seni dan budaya. permasalahannya, desa tokawi, desa penggung, desa pakis baru, perlu sarpras olag raga yang memadai. desa tokawi, ds.penggung, ds. pakis baru, sangat membutuhkan alat-alat kesenian.

usulan masyarakat,  agar adanya bantuan anggaran dari pemda. pemda agar memberi  bantuan anggaran  atau peralatan

 Kelima, bidang ekonomi. permasalahannya adalah pasar desa penggung, pasar desa pakis baru, pasar desa tokawi dan pasar desa gondang dalam kondisi rusak dan tidak layak di tempati.kelompok-kelompok usaha kcil masih sangat kekurangan modal dan saat ini kelompok tersebut mencari modal pinjaman dengan modal bunga tinggi.

usulan masyarakat,  pemda agar mengalokasikan anggaran, untuk pembangunan pasar tersebut.adanya bantuan modal atau pinjaman modal tanpa bunga nol persen.

 Keenam, bidang pertanian dan perkebunan. permasalahan yang ditemukan, kurangnya pembenihan ikan nila dan ikan lele serta  pembibitan cengkeh dan sengon laut.belum adanya tata ruang areal pertanian di wilayah agropolitan kec. nawangan – bandar, sehingga sampai saat ini petani masih menggunakan cara tradisional.banyaknya tanaman cengkeh  yang mati, antara lain : ds. mujing, ds.  sempu, tokawi.

usulan masyarakat, kepada pemerintah daerah dimohon bantuannya pembenihan ikan dan pembibitan pohon tersebut.pemda agar segera membuat masterplant, area pertanian di wilayah kec. nawangan bandar.pemda agar segera ada bantuan bibit cengkeh untuk peremajaan kembali.

 Rekomendasi yang diberikan oleh anggota dprd dapil III diantaranya,  dinas/skpd terkait untuk segera menindak lanjuti berbagai usulan masyarakat tersebut. baik melalui anggaran apbd kabupaten pacitan maupun program-program lain yang berasal dari pemerintah provinsi maupun pusat.

 

 

 

HASIL PENYERAPAN ASPIRASI MASYARAKAT ANGGOTA DPRD KABUPATEN PACITAN MASA SIDANG II TAHUN 2015 DAPIL II (KEC. PUNUNG – DONOROJO)
[ Selasa, 1 September 2015 ]

Pertama bidang infrastruktur. Permasalahan yang ditemukan, Kondisi jalan Kabupaten dan jalan poros desa yang rusak dan perlu peningkatan, Kondisi jalan menuju kawasan wisata yang kurang lebar dan perlu peningkatan, Kondisi jalan poros dan jalan lingkungan yang masih tanah dan makadam, Jalan menuju pantai Ngiroboyo masih jelek, Listrik masih belum ada untuk masyarakat di sekitar pantai Ngiroboyo, Penataan kawasan wisata di pantai Ngiroboyo dan dan sungai Maron masih belum rapi, Jalan poros desa banyak yang rusak, Masih adanya arus transportasi yang belum ada, Jalan lingkungan antar dusun yang masih bertanah, Jalan Kabupaten, Jalan Poros Desa, Jalan Desa dan Jalan Lingkungan mengalami kerusakan pada kondisi tingkat berat, sedang dan ringan, Perlu pengamanan badan jalan/talud, Peningkatan jalan lingkungan, Pemanfaat RDTRK Kecamatan Punung segera ditindak lanjuti dalam rangka pembangunan tata ruang kecamatan Punung dan Donorojo, serta pembangunan dan penertiban perkawasan baik itu tata kota, kawasan wisata, kawasan tambang dan industri.

Usulan masyarakat,  Rehab aspal jalan Punung-Gondosari-Ploso, Pengaspalan jalan Tinatar-Batas Jateng, Pengaspalan jalan Ploso-Pelem-Mendolo Lor, Rehab aspal jalan Punung-Mojo, Pelebaran dan pengaspalan jalan Kalak-Klayar, Pengaspalan jalan menuju kawasan wisata Ngiroboyo dan Banyu Tibo, Rabat jalan liungkungan dan jalan poros desa-desa di Kecamatan Punung dan Donorojo, Pengaspalan, Adanya jaringan listrik untuk masyarakat Ngiroboyo, Mohon adanya penambahan wahana permainan, Pembangunan jalan aspal dan rehab jalan Gondosari-Ploso-Batas Jateng, Gondosari menuju Tinatar, Pembangunan jembatan antar dusun, Pembangunan dan peningkatan jalan poros desa Ploso-Batas Jateng dan Kebonsari-Batas Jateng, Pembangunan badan jalan Punung-Gondosari, Punung-Mantren titik Dusun Mojo dan Punung-Mendolo Kidul, Rabat-rabat jalan lingkungan supaya di tambah titik dan volumenya, Setelah pembangunan pasar punung selesai, diharapkan segera diikuti pembangunan dan pengadaan TPA sampah. Lahan sudah siap.

 Kedua, bidang pendidikan. Permasalahan yang ditemukan, Masih banyak gedung sekolah yang rawan longsor, Fasilitas MCK yang kurang memadahi, Kurangnya tenaga Guru baik Guru Agama, Olah Raga maupun Guru Kelas, Untuk menunjang minat dan bakat anak didik, diperlukan peralatan Drum Band di setiap sekolahan, Masih banyaknya sarana dan fasilitas gedung PAUD yang belum terbangun, Masih banyak pendidikan PAUD dan TK yang sarana dan prasarana masih minim seperti TK Sooka, TK Tinatar, TK Kebonsari, TK Mojo Punung, TK Ploso dll.

Usulan masyarakat, Pembangunan talud dan pagar SDN. Mendolo Lor II, SDN. Sooka II, SDN. Tinatar dan SDN. Piton I, Pembangunan MCK di setiap SD Se-Kecamatan Punung dan Kecamatan Donorojo, Penambahan Guru, Alat-alat Drum Band, Bantuan pembangunan gedung untuk PAUD yang ada di desa-desa, Supaya menjadi prioritas usulan untuk dibangun sarana dan prasarananya mengingat pentingnya pendidikan yang dimulai dari usia anak dini sebagai generasi penerus kita.

Ketiga bidang pertanian dan perkebunan. Permasalahan yang ditemukan, Kondisi jalan menuju lahan pertanian dan perkebunan yang berupa tanah, Kurangnya saluran irigasi pada lahan pertanian, Bantuan bibit peternakan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, Air minum dan air bersih mengalami penurunan debit air di tiap-tiap sumber air.

Usulan masyarakat, Pembangunan jalan usaha tani dan jalan produksi, Pembangunan irigasi pertanian, Bantuan bibit sapi, kambing dan unggas, Untuk diusahakan penanaman dan pemeliharaan pada sumber-sumber air dengan tanaman yang bisa menyimpan air seperti ringin, bendo, pale dll.

 

Keempat, bidang kesehatan. Permasalahan Pelayanan kepada pasien BPJS yang kurang maksimal dan terkesan dipersulit. Usulan masyarakat, Peningkatan pelayanan kesehatan di Puskesmas tanpa membedakan pasien umum dan pasien BPJS.

Kelima bidang kelautan. Permasalahan Minimnya anggaran untuk penangkaran penyu. Usulan masyarakat, Mohon dianggarkan untuk pelestarian lingkungan.

Keenam, bidang sosial dan keagamaan. Permasalahan yang ditemukan Masih banyaknya sarana ibadah atau masjid yang tidak memadai. Usulan masyarakat, Mohon bantuan pembangunan masjid dan pondok pesantren

Ketujuh, bidang perdagangan. Permasalahan yang ditemukan, Kurangnya perhatian Pemda terhadap UKM/Industri Kecil. Usulan masyarakat, Fasilitas bantuan untuk kemajuan UKM/Industri Kecil berupa peralatan, bahan baku, pendanaan dan pemasaran.

 Rekomendasi anggota DPRD Dapil II diantaranya adalah agar usulan dan permasalahan tersebut menjadi perhatian SKPD terkait untuk segera ditindaklanjuti.

Halaman : 1 2 
© 2013 - 2017 Sekretariat Dewan Pemerintah Kabupaten Pacitan