|  SELAMAT DATANG DI WEBSITE SETWAN KAB. PACITAN  |
   
 PRESTASI
CSS Menu - Vertical
 PETA LOKASI
 PROGRAM
CSS Menu - Vertical
reses
 KEGIATAN
CSS Menu - Vertical
JADWAL PEMBAHASAN RAPERDA TENTANG LPP APBD TA. 2014
JADWAL PENYUSUNAN PROLEGDA TH.2016 DAN RENJA DPRD TH. 2016
 SUARA ANDA
 LINK / BLOG
CSS Menu - Vertical
PEMKAB. PACITAN
DPRD Kab. Pacitan
KPU KAB. PACITAN
 STATISTIK
      PENGUMUMAN
LAPORAN BADAN ANGGARAN DPRD KAB.PACITAN PEMBAHAS LHP BPK RI PERWAKILAN JAWA TIMUR ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMDA KAB.PACITAN TH.2015
[Selasa, 7 Juni 2016]

 

LAPORAN BADAN ANGGARAN

DPRD KABUPATEN PACITAN

PEMBAHAS

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK-RI PERWAKILAN PROPINSI JAWA TIMUR

ATAS

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

KABUPATEN PACITAN 2015

 

DI SAMPAIKAN DALAM RAPAT PARIPURNA

DPRD KABUPATEN PACITAN

JUM,AT  3   JUNI   2016

 

DIBACAKAN OLEH

HARIYO JUMANTO, SH,MH

 

ASSALAMU ‘ALAIKUM WARAKHMATULLAHI WABAROKATUH

 

YTH,     SAUDARA KETUA DPRD DAN WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN PACITAN.

YTH,     PARA  ANGGOTA DPRD KABUPATEN PACITAN.

YTH,     SAUDARA SEKRETARIS DPRD BESERTA STAF SEKRETARIAT DPRD DAN HADIRIN YANG BERBAHAGIA.

 

SEJENAK MARILAH KITA MEMANJATKAN DOA DAN MENGUCAP SYUKUR ALHAMDULILLAH KEHADIRAT ALLOH SWT, KARENA ATAS LIMPAHAN RAHMAD, TAUFIK DAN HIDAYAHNYA PADA HARI INI KITA DAPAT MENGHADIRI RAPAT PARIPURNA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM KEADAAN SEHAT WAL AFIAT.

SHOLAWAT DAN SALAM MARILAH SENANTIASA KITA PANJATKAN KEHADIRAT  JUNJUNGAN KITA NABI AGUNG MUHAMMAD SAW. YANG SENANTIASA KITA   HARAPKAN SAFAATNYA DI YAUMUL KIYAMAH. AMIN.

 RAPAT PARIPURNA DPRD YANG KAMI HORMATI.

 PERKENANKAN KAMI PADA KESEMPATAN YANG BERBAHAGIA INI MENYAMPAIKAN  UCAPAN TERIMAKASIH  KEPADA :

1.        PIMPINAN DPRD YANG TELAH MEMBERIKAN KEPERCAYAAN KEPADA KAMI BADAN ANGGARAN  UNTUK MEMBAHAS            LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK-RI ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2015.

2.         BADAN MUSYAWARAH DPRD YANG TELAH  MENGALOKASIKAN WAKTU UNTUK JADWAL PEMBAHASAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK-RI ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2015.

RAPAT PARIPURNA DPRD YANG KAMI HORMATI.

 SEBAGAIMANA KITA KETAHUI BERSAMA BAHWA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK-RI ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2015  INI  TELAH DISAMPAIKAN KEPADA DPRD.  

DALAM LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK-RI TERSEBUT DITEMUKAN  KELEMAHAN DALAM SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KELEMAHAN KEPATUHAN TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2015.  

 BERDASARKAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK- RI  YANG TERTUANG DALAM SURAT BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN PROPINSI JAWA TIMUR NOMOR  103/S-HP/XVIII.SBY/05/2016 TANGGAL 31 MEI  2016. TELAH MEMBERIKAN OPINI WAJAR TANPA PENGECUALIAN  ( WTP ) ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2015. 

BERDASARKAN LHP BPK-RI TERSEBUT DIATAS KAMI DPRD MENYAMPAIKAN APRESIASI KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN YANG TELAH BERHASIL MEMPERTAHANKAN OPINI ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2015  WAJAR TANPA PENGECUALIAN (WTP).

NAMUN DEMIKIAN DALAM PENGELOLAAN ADMINSITRSI KEUANGAN DAERAH DAN PENGELOLAAN ASET DAERAH MASIH DITEMUKAN KEKURANGAN-KEKURANGAN. TERHADAP KELEMAHAN TERSEBUT DIATAS, PADA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN OLEH BADAN ANGGARAN SAAT INI KAMI URAIKAN PERMASALAHAN - PERMASALAHAN SEKALIGUS REKOMENDASI YANG NANTINYA DAPAT DITUANGKAN DALAM LAMPIRAN KEPUTUSAN DPRD.

1.         KELEMAHAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN YANG MELIPUTI :

A.         DPPKA DALAM MENGELOLA PBB - P2 BELUM TERTIB.

BERDASARKAN BULETIN TEKNIS STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN NOMOR 6 TENTANG AKUNTANSI PIUTANG  PADA  BAB III POINT 3 MENYEBUTKAN BAHWA PENYAJIAN PIUTANG YANG BERASAL DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN MERUPAKAN TAGIHAN YANG HARUS DILUNASI OLEH WAJIB PAJAK PADA TAHUN BERIKUTNYA, SEHINGGA TIDAK ADA PIUTANG YANG MELAMPAUI SATU PERIOE TAHUN BERIKUTNYA. PERATURAN BUPATI  PACITAN NOMOR 48 TAHUN 2013 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN PADA PASAL 14  AYAT  (1)  YANG MENYATAKAN BAHWA PBB-P2 YANG MELIPUTI PENDATAAN, PENETAPAN, PEMBAYARAN SERTA PENAGIHAN.

PASAL 15 AYAT (2) MENYATAKAN BAHWA SKPD YANG TIDAK ATAU KURANG BAYAR SETELAH JATUH TEMPO PEMBAYARAN DIKENAKAN SANKSI ADMINISTRASI BERUPA BUNGA 2% SETIAP BULAN DAN DITAGIHKAN MELALUI STPD. PASAL 16 AYAT (3) MENYATAKAN BAHWA  PAJAK YANG TERHUTANG PADA SAAT JATUH TEMPO PEMBAYARAN PAJAK TIDAK DIBAYAR/  KURANG BAYAR, DIKENAKAN SANKSI ADMINISTRASI SEBESAR 2% SEBULAN, YANG DIHITUNG DARI SAAT JATUH TEMPO SAMPAI DENGAN HARI PEMBAYARAN UNTUK JANGKA WAKTU PALING LAMA 24 BULAN, MAKA DIREKOMENDASIKAN :

-     UNTUK MERINCI PEMBAYARAN PIUTANG PBB-P2 ATAS PELIMPAHAN DARI KP PRATAMA SECARA BY NAME DAN BY NOP.

-      MELAKUKAN VERIFIKASI, VALIDASI DAN PEMUTAKHIRAN DATA ATAS PIUTANG PBB-P2 MENGHITUNG DENDA ADMINISTRASI DARI PIUTANG PBB-P2   ATAS DASAR SPPT YANG DITETAPKAN TAHUN 2014 DAN TAHUN 2015.

B.      PENGELOLAAN ASET TETAP PADA LIMA SKPD BELUM MEMADAI.

BERDASARKAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH BERBASIS AKRUAL PSAP NOMOR 7  TENTANG AKUNTANSI ASET TETAP, PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH.

DIREKOMENDASIKAN :

-        KEPADA SEKRETARIS DAERAH, SEKRETARIS DPRD, KEPALA DPPKA, KEPALA RSUD DR DARSONO DAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN UNTUK LEBIH OPTIMAL DALAM MENGELOLA ASET TETAP.

-        MELAKUKAN INVENTARISASI FISIK SECARA PERIODIK ATAS SELURUH ASET TETAP.

C.      PAJAK PENERANGAN JALAN YANG DI PUNGUT PT. PLN BELUM DIDUKUNG DASAR PERHITUNGAN YANG RINCI.

SESUAI DENGAN PERJANJIAN KERJA SAMA NOMOR : 671.43/03/408.12/2015   DAN   005.PJ/STH.00.01/AREA-PRG/2015,

TANGGAL 9 JANUARI 2015 TENTANG PENYETORAN PAJAK PENERANGAN JALAN DAN PEMBAYARAN REKENING LISTRIK OLEH PEMERINTAH DAERAH. DALAM PERJANJIAN TERSEBUT TIDAK MEMUAT BESARNYA TARIP PPJ SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERDA YANG MENGATUR TENTANG PPJ, TERHADAP HAL  TERSEBUT  DIREKOMENDASIKAN KEPADA KEPALA DPPKA  :

     UNTUK MERIVISI PERJANJIAN KERJA SAMA TERSEBUT DIATAS DENGAN MEMASUKKAN KLAUSUL YANG MENGATUR KEWAJIBAN PT. PLN  DALAM MENYAJIKAN PERHITUNGAN PENERIMAAN PPJ DI LAMPIRI DENGAN PERHITUNGAN PENERIMAAN PPJ SESUAI PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2010 TENTANG PPJ.

       MENGAJUKAN PERMINTAAN DATA KEPADA PT. PLN AREA PONOROGO TERKAIT REKAPITULASI DATA PEMBAYARAN TIAP PELANGGAN PLN SESUAI PERJANJIAN KERJASAMA TERSEBUT.

D.   JASA GIRO PADA REKENING DANA KAPITASI PROGRAM JKN TIDAK DI SETOR KE KASDA.

SESUAI DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 58 TAHUN 2005 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH MENYATAKAN BAHWA PASAL 57 AYAT (2) BENDAHARA PENERIMAAN WAJIB MENYETORKAN SELURUH PENERIMAANNYA KE REKENING KAS UMUM DAERAH SELAMBAT-LAMBATNYA 1 HARI KERJA. SELANJUTNYA PADA PASAL 112  YANG MENYATAKAN :  PEMERINTAH DAERAH BERHAK MEMPEROLEH BUNGA  DAN ATAU JASA GIRO ATAS DANA YANG DI SIMPAN PADA BANK UMUM BERDASARKAN TINGKAT SUKU BUNGA / JASA GIRO YANG BERLAKU DAN MERUPAKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH.  

BERDASARKAN HAL TERSEBUT DI REKOMENDASIKAN KEPADA KEPALA DINAS KESEHATAN DAN KEPALA DPPKA  UNTUK MENGOPTIMALKAN KOORDINASI DENGAN PIHAK PERBANKAN TERKAIT DENGAN PENGENDALIAN JASA GIRO SECARA AUTO DEBET PENEMPATAN DANA DI BANK DAN MEMVERIFIKASI REKENING PENERIMAAN  JASA GIRO PADA FKTP YANG SUDAH DI SETOR KE REKENING KAS UMUM DAERAH.

E.    REALISASI DANA HIBAH KEPADA KEPALA SEKOLAH SD ALAM PACITAN, SESUAI DENGAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PASAL 122 AYAT 6  MENYEBUTKAN BAHWA PENGELUARAN TIDAK DAPAT DI BEBANKAN PADA ANGGARAN BELANJA, JIKA UNTUK PENGELUARAN TERSEBUT TIDAK TERSEDIA ATAU CUKUP TERSEDIA DALAM APBD.

TERHADAP HAL TERSEBUT DIREKOMENDASIKAN KEPADA TAPD DAN KEPALA  DPPKA  UNTUK LEBIH CERMAT DALAM  MENGEVALUASI USULAN ANGGARAN, LEBIH OPTIMAL DALAM MEREALISASIKAN SERTA LEBIH CERMAT DALAM MELAKUKAN VERIFIKASI ATAS PEMBAYARAN BELANJA HIBAH.

2.         KEPATUHAN TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

A.        BERDASARKAN PMK NOMOR 122/PMK.010/2015 TANGGAL 29 JUNI 2015 TENTANG PENYESUAIAN BESARNYA PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK  (PTKP) TERDAPAT PENGENAAN PTKP YANG TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN.  

TERHADAP HAL INI DIREKOMENDASIKAN KEPADA KEPALA DPPKA UNTUK MELAKUKAN KOORDINASI DENGAN KP PRATAMA PONOROGO UNTUK MEMPERHITUNGKAN KEMBALI KEWAJIBAN PAJAK PADA PERIODE BERIKUTNYA.

B.   BERDASARKAN SK BUPATI NOMOR : 188.45/519.A/KPTS/408.21/2014 TANGGAL 14 JULI TAHUN 2014 SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN SK BUPATI NOMOR : 188.45/568/KPTS/408.21/2015 TANGGAL 01 JULI 2015 TENTANG STANDAR BIAYA PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2015, TERDAPAT PERTANGGUNG JAWABAN BIAYA TRANSPORT PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH YANG TIDAK TERTIB.

UNTUK ITU DIREKOMENDASIKAN KEPADA SEKRETARIS DPRD DAN KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA UNTUK LEBIH CERMAT DALAM MENGAWASI DAN MENGENDALIKAN SERTA MEMATUHI PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN YANG BERLAKU.

C.        BERDASARKAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2015 TERDAPAT KELEBIHAN PEMBAYARAN ATAS PENGADAAN KENDARAAN DINAS.

TERHADAP HAL TERSEBUT DIREKOMENDASIAN KEPADA KEPALA DPPKA, KEPALA BKBPP DAN KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN UNTUK MENINGKATKAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN TERHADAP  KEGIATAN PENGADAAN KENDARAAN DINAS.

D.        BERDASARKAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2015 TERDAPAT KEKURANGAN VOLUME PEKERJAAN GEDUNG JALAN DAN JEMBATAN.

TERHADAP HAL TERSEBUT DIREKOMENDASIKAN KEPADA KEPALA DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN, KEPALA DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN KEBERSIHAN, KEPALA DINAS KESEHATAN, KEPALA DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN, KEPALA DINAS KOPERINDAG, KEPALA DPPKA, KEPALA KANTOR KETAHANAN PANGAN SERTA RSUD DR. DARSONO UNTUK MENINGKATKAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PADA SATUAN KERJA YANG DIPIMPINNYA.

E.        BERDASARKAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2015 TERDAPAT KETIDAK SESUAIAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA HIBAH PADA MI GUPPI PAGER LOR II.

TERHADAP HAL TERSEBUT DIREKOMENDASIKAN KEPADA KEPALA DINAS PENDIDIKAN UNTUK MENGOPTIMALKAN EVALUASI DAN MONITORING TERHADAP PELAKSANAAN DANA HIBAH SESUAI KETENTUAN YANG BERLAKU.

  

RAPAT PARIPURNA DPRD YANG KAMI HORMATI.

 

DEMIKIAN LAPORAN BADAN ANGGARAN DAN BEBERAPA REKOMENDASI TERHADAP LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK-RI ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2015 YANG DAPAT KAMI SAMPAIKAN, UNTUK DITINDAKLANJUTI  OLEH PEMERINTAH DAERAH SEHINGGA OPINI WAJAR TANPA PENGECUALIAN DARI BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK-RI) DAPAT TETAP DIPERTAHANKAN.

TERIMA KASIH ATAS PERHATIANNYA,  DAN MOHON MAAF ATAS SEGALA KEKURANGANNYA.

 

BILLAHI TAUFIK WALIDAYAH

WASSALAMU ALAIKUM WR. WB.

 

 

 

 

 

 

WAKIL KETUA

 

ttd

 

GAGARIN, S.Sos

BADAN ANGGARAN

DPRD KABUPATEN PACITAN

 

KETUA

 

ttd

 

RONNY WAHYONO

 

 

 

WAKIL KETUA

 

ttd

 

MARDIYANTO

 

© 2013 - 2017 Sekretariat Dewan Pemerintah Kabupaten Pacitan