|  SELAMAT DATANG DI WEBSITE SETWAN KAB. PACITAN  |
   
 PRESTASI
CSS Menu - Vertical
 PETA LOKASI
 PROGRAM
CSS Menu - Vertical
reses
 KEGIATAN
CSS Menu - Vertical
JADWAL PEMBAHASAN RAPERDA TENTANG LPP APBD TA. 2014
JADWAL PENYUSUNAN PROLEGDA TH.2016 DAN RENJA DPRD TH. 2016
 SUARA ANDA
 LINK / BLOG
CSS Menu - Vertical
PEMKAB. PACITAN
DPRD Kab. Pacitan
KPU KAB. PACITAN
 STATISTIK
      PENGUMUMAN
PEMANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI
[Selasa, 10 November 2015]

 

Pemandangan Umum Fraksi Partai Demokrat Atas Raperda APBD 2016

Fraksi Partai Demokrat Apresiasi Postur Raperda APBD Tahun Anggaran 2016 yang diajukan Bupati Pacitan. Tema besar yang diangkat, yaitu melanjutkan penyediaan layanan publik yang berkesinambungan dan memperkuat daya saing perekonomian menuju Pacitan sejahtera sesuai dengan harapan masyarakat. “Fraksi partai Demokrat sangat mendukung tema besar tersebut dengan harapan ada peningkatan terhadap pelayanan publik yang lebih baik,” kata juru bicara FPD, Rudi Handoko.

Menurut Fraksi Partai Demokrat, Pendapatan Daerah yang mengalamai kenaikan sebesar 4,63 persen atau sebesar Rp. 1.288.206.761.482 sangat membanggakan dengan harapan masih ada peningkatan dari Pendapatan Asli daerah (PAD). Dengan catatan, optimalisasi kinerja birokrasi terutama bidang pariwisata. Sementara, untuk Belanja Langsung sebesar sebesar Rp. 1.325.427.827.322 atau mengalami kenaikan sebesar 4,40 persen hendaknya difokuskan pada program atau kegiatan yang dapat langsung dirasakan oleh masyarakat.
 
Fraksi Partai Demokrat juga memberi masukan-masukan terhadap kebijakan pemerintahan Bupati Indartato untuk satu tahun kedepan. Terutama masalah kekeringan dan kekurangan air bersih yang melanda hampir merata di seluruh kecamatan. Harus ada solusi yang nyata agar permasalahan tersebut tidaak terjadi setiap tahun. Selain itu, pariwisata sebagai salah satu sektor yang menjadi andalan dalam peningkatan PAD hendaknya mendapat atensi khusus pemerintah. Terutama kondisi infrastruktur. Agar, wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Pacitan merasa nyaman.

Pemandangan Umum Fraksi Partai Golkar Atas Raperda APBD 2016.

Setelah sebelumnya pada Rabu 28 Oktober 2015 Bupati Pacitan Menyampaikan Nota Keuangan Tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Anggaran 2016 di Depan Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Pacitan. Hari ini Jumat, 30 Oktober 2015 Fraksi - fraksi di DPRD Kabupaten Pacitan sampaikan pemandangan umum terhadap Nota Keuangan RAPBD Anggaran 2016 tersebut.
Dalam pidato pemandangan umum Fraksi Partai Golkar yang disampaikan oleh Bambang Suseno memaparkan jika dalam mengelola APBD diperlukan sebuah perencanaan yang matang, terarah, proporsional, obyektif, akuntabel dan transparan, dengan tidak meninggalakan azas keadilan demi terwujudnya masyarakat adil makmur dan sejahtera. Menurut pandangan Fraksi Partai Golkar, Nota keuangan anggaran 2016 ini merupakan periode akhir dari RPJMD kabupaten pacitan 2011 - 2016, sehingga harus mampu memberikan prioritas sesuai arah kebiajakan pembangunan Kabupaten pacitan Tahun 2016 sebagaiaman yang telah tertuang didalam RKPD.
Terkait Proyeksi Pendapatan Daerah yang naik 4,68 % jika dibandingkan dengan APBD induk tahun 2016, Fraksi Partai Golkar mengharapkan proyeksi pendapatan daerah dapat ditingkatkan lagi yaitu pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya pada Pajak Penerangan, pajak restoran, retribusi tempat pelelangan, retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, serta retribusi tempat rekreasi dan olah raga. Selain itu fraski partai Golkar juga menyoroti Pendapatan dari dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak serta dana bagi hasil dari pemerintah provinsi yang dinilai masih belum maksimal.
Terkait dengan Belanja Daerah, Fraksi Partai Golkar dalam Pemandangan umumnya menyampaikan bahwa selain fokus belanja daerah yang tertuang dalam RKPD berpandangan jika masih terdapat beberapa program kegiatan yang perlu mendapatkan perhatian serius misalnya peningkatan kualitas SDM apratur untuk mencapai target RPJMD. Selain itu terkait dengan belanja untuk peningkatan UMKM fraksi Partai Golkar menilai jika yang dilakukan selama ini hanya sebatas sosialisasi, pelatihan, pembinaan. Lebih dari itu fraksi partai golkar mengharapkan pemberdayaan UMKM dapat dilakukan denganmeningkatkan stimulan dan fasilitasi pendanaan terhadap UMKM.
Yang menjadi sorotan Fraksi Partai Golkar di Sektor Belanja Daerah selain urusan UMKM juga menyoroti program kegiatan pembangunan infrastruktur. Dalam akhir penyampaian pemandangan Umumnya Fraksi Partai Golkar menyampaikan hal - hal yang perlu diperhatikan oleh Bupati Pacitan yaitu :
1. Mengingat waktu yang sudah mendekati bulan - bulan terakhir, maka mengharapkan segala regulasi teknik untuk melaksanakan perda P-APBD tahun 2015 dan perbub penjabaran perubahan APBD 2015.
2. Melihat fenomena kelangkaan bahan mineral bukan logam dan batuan khususnya Pasir. Pemerintah diminta untuk mengambil sikap karena jika dibiarkan bisa menghambat kelancaran pelaksanaan kegiatan pembangunan di Pacitan.
3. Terkait dengan penyelesaian pembangunan Monumen Jenderal Sudirman, Pemerintah Daerah

Pemandangan Umum Fraksi PDI Perjuangan Atas Raperda APBD 2016

Tema besar yang diusung pemerintah dalam penyusunan Raperda APBD tahun 2016 yaitu melanjutkan penyediaan layanan publik yang berkesinambungan dan memperkuat daya saing perekonomian menuju Pacitan sejahtera sesuai dengan harapan masyarakat menurut Fraksi PDI Perjuangan seharusnya berbunyi Optimalisasi Dan Pemenuhan Layanan Publik yang berkesinambungan dan memperkuat daya saing perekonomian menuju Pacitan sejahtera.
 
“Kami mohon penjelasan dan contoh sasaran pembangunan tentang peningkatan daya saing perekonomian melalui pengembangan UMKM dan pengembangan potensi unggulan daerah,”kata Widadi, juru bicara Fraksi PDI Perjuangan.

Pendapatan Asli daerah yang diproyeksikan mengalami kenaikan sebesar sebesar Rp. 105.658.267.804 mengalami kenaikan sebesar 18,09 persen seharusnya bisa ditingkatkan hingga 25 persen dengan catatan optimalisasi birokrasi atau sebesar Rp 113. 054.346.551.

Fraksi PDI Perjuangan juga mengharapkan agar urusan kesehatan, pendidikan, infrastruktur, ketahanan pangan, perekonomian, kesejahteraan sosial dan tata kelola pemerintahan mendapat prioritas dengan anggaran yang besar.

“Pemerintah harus menjelaskan kegiatan-kegiatan dari program tersebut agar masyarakat memahami target dan sasaran yang ingin dicapai,” kata Widadi.
diminta segera melakukan kebijakan yang mendukung kebijakan pemerintah Pusat


Pemandangan Umum Fraksi Gabungan Pembangunan Nasional Atas Raperda APBD 2016

Fraksi Gabungan Pembangunan Nasional mencermati Raperda APBD 2016 ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian yang serius dan mendapat jawaban dari eksekutif. Diantaranya, PAD yang direncanakan sebesar Rp. 105.658.267.804 atau mengalami kenaikan sebesar 18,09 persen masih bias ditingkatkan. Terutama dari sektor pariwisata dan penerimaan pajak lainnya.
Dari sisi pembelanjaan, di setiap tahun belanja tidak langsung seslalu lebih besar dari pada belanja langsung. Untuk itu, skala prioritas yang berdampak langsung kepada masyarakat hendaknya mendapat perhatian lebih. Sehingga APBD tahun anggaran 2016 nantinya benar-benar pro terhadap rakyat.
“APBD 2016 bisa dikatakan sangat strategis karena merupakan tahun terakhir dari RPJMD. Sehingga penyusunannya, sebagai evaluasi dari seluruh capaian target,” kata juru bicara Fraksi Gabungan Pembangunan Nasional, Ninik Dyah Purwanita.
Catatan lainnya, diantaranya, untuk bidang kesehatan, penyediaan sarana dan prasarana terutama di Puskesmas harus diutamakan. Begitu juga di bidang kesehatan, masyarakat membutuhkan sarana yang layak untuk kegiatan belajar mengajar mulai dari jenjang PAUD hingga pendidikan atas. Tak hanya itu, kualitas tenaga pendidik juga harus ditingkatkan. Di bidang infrasruktur, jalan dan jembatan yang rusak harus segera di perbaiki. Karena, berhasilnya atau tidaknya seorang pemimpin di nilai dari salah satunya infrastruktur yang baik. Bidang ketahanan pangan, Fraksi Gabungan Pembangunan Nasional mendorong upaya percepatan dan perluasaan kesempaatan kerja.
“Terkait dengan pembiayaan daerah, pendapatan daerah lebih kecil dari belanja daerah yang mengakibatkan defisit, mohon penjelasan langkah-langkah yang diambil eksekutif dalam upaya menghemat belanja,” pungkas Ninik Dyah Purwanita.


Pemandangan Umum Fraksi Gabungan Amanat Rakyat Atas Raperda APBD 2016

Dalam rapat paripurna, Fraksi Gabungan Amanat Rakyat menyampaikan sesuai dengan Permendagri Nomor  52 Tahun 2015 tentang pedoman penyusunan  APBD tahun 2016, dinyatakan bahwa penetapan target pajak dan restribusi dengan melihat realisasi penerimaan tahun sebelumnya bukan membandingkan dengan APBD induk 2015.
Kami dari Fraksi Gabungan Amanat Rakyat mohon agar hal tersebut dapat dijelaskan oleh saudara Bupati, kata juru bicara Fraksi Gabungan Amanat Rakyat.
Dijelaskan juga, optimalisasi penerimaan pajak terutama dari sektor pariwisata perlu ditingkatkan. Termasuk berbagai sarana pendukung agar wisatawan betah di Pacitan. Sementara, terkait kemandirian fiskal untuk belanja daerah yang hanya 8,2 persen dari total pendapatan daerah sangat diperlukan koordinasi dengan pemerintah pusat maupun propinsi terkait dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan.
“Untuk itu, pembahasan APBD tepat waktu, tertib administrasi adalah salah satu faktor agar kembali memperoleh opini WTP sehingga kembali mendapatkan dana reward dari pemerintah pusat,” katanya.
Ditambahkan, sesuai dengan UU nomor 23 tahun 2015 tentang pemerintahan daerah, ada beberapa kewenangan yang diambil oleh pemerintah propinsi dan pusat. Hal itu, tentu saja dapat mempengaruhi dalam belannnnnnhn. Mohon penjelasan langkah apakah yang akan diambil oleh pemerintah daerah menyikapi hal tersebut. Tak hanya itu, penerimaan dana hibah yang harus berbadan hokum juga menjadi kendala terkait penyerapannya yang kurang maksimal. Untuk itu diperlukan solusi agar anggaran tersebut dapat dirasakan manfaatnya untuk masyarakat.
Fraksi Gabungan Amanat Rakyat juga mendorong agar program pemerintah yang belum selesai di tahun 2015 dapat diselesaikan di tahun anggaran 2016 nanti, pungkas juru bicara Fraksi Gabungan Amanat Rakyat.


Jawaban Bupati Terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Atas RAPBD 2016

Pemandangan umum fraksi-fraksi pada hakekatnya mengandung saran, masukan, himbauan, pertanyaan maupun tanggapan sebagai bentuk dukungan dan komitmen DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Pacitan, kata Bupati Indartato mengawali pidatonya.
Dijelaskan Bupati Indartato, terhadap peningkatan PAD yang diproyeksikan sebesar 18.09 persen merupakan proyeksi penerimaan dari seluruh sektor, termasuk didalamnya tempat rekreasi dan olahraga utamanya potensi tempat-tempat wisata dan pendukungnya.
Terhadap program dan kegiatan yang langsung dirasakan masyarakat dapat dijelaskan bahwa semua program yang tersebar pada urusan wajib, utamanya pada pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perhubungan, lingkungan hidup, kependudukan dan pencatatan sipil, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, social, ketenagakerjaan, pemuda dan olahraga, ketahanan pangan, pemberdayaan masyarakat desa, kelautan dan perikanan, kehutanan dan perdagangan.
Sementara, untuk ketersediaan air bersih, pemerintah melalui SKPD terkait terus berupaya mendekatkan pelayanan melalui sistim perpipaan maupun hidran umum secara bertahap. Sedangkan untuk kebutuhan mendesak, khususnya di daerah rawan air bersih, dicukupi dengan droping.
Untuk pariwisata, wisata alternatif, agar wisatawan betah tinggal lama di Pacitan, pemerintah menggali atraksi budaya yang berkembang di masyarakat, diantaranya festival rontek, tari, lagu daerah dan upacara adat. Pembangunan infrastruktur menuju daerah destinasi wisata seperti Pantai Klayar dan tempat unggulan lainnya dilaksanakan sesuai prioritas dan kemampuan APBD.
“Pada tahun 2016 akan terus dilanjutkan dengan berbagai upaya antara lain berkoordinasi dengan pemerintah pusat maupun propinsi untuk ikut membantu penanganan infrastruktur menuju obyek-obyek pariwisata unggulan,” tandas Bupati Indartato.


© 2013 - 2017 Sekretariat Dewan Pemerintah Kabupaten Pacitan