|  *** Selamat Datang di Portal Investasi dan Perizinan Kabupaten Pacitan *** | *** Perizinan mudah investasi lancar ***  |
   
 PRESTASI
CSS Menu - Vertical
Unit Pelayanan Terbaik Kabupaten Pacitan Tahun 2008
 PETA LOKASI
 PROGRAM
CSS Menu - Vertical
Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
Penetapan dan Pengendalian Penerapan SOP
 KEGIATAN
CSS Menu - Vertical
Penyelenggaraan pameran investasi
Memfasilitasi dan Koordinasi dibidang Investasi
Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan
Meningkatkan Manajemen Investasi Daerah
Pemantauan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
Sosialisasi Pelayanan Perizinan
Peningkatan dan Penyelenggaraan Pelayanan Publik
Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (SIM PPTSP)
Pendampingan ISO
 SUARA ANDA
[ Warsito - 3 Desember 2014 ( 20:55:36 ) ]
Mohon ditampilkan apa saja yang bisa diisikan di jenis usaha pada SIUP.. terima kasih
ADMIN - Sdr. Warsito yang terhormat. Terkait pertanyaan Anda, bahwa semua jenis usaha bisa dimasukkan, baik itu usaha perdagangan maupun industri. Terima kasih sudah berkunjung.
[ Taufiq - 24 Oktober 2013 ( 09:25:51 ) ]
Mohon untuk dilampirkan blanko permohonan izin SIUP yang bisa diunduh.
ADMIN - Blanko sudah kami unggah dan sudah bisa diunduh. Terima kasih.
 LINK / BLOG
CSS Menu - Vertical





 STATISTIK
      BERITA
LINDUNGI PEKERJA DENGAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
[Kamis, 28 Mei 2015]

Tertuang dalam Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Pacitan dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Wilayah Jawa Timur,  dan  Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Pacitan dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Cabang Madiun, bahwa Pemerintah daerah dalam hal ini Badan Penanama Modal dan Pelayanan Perizinan (BPMPP)  memberikan layanan informasi dan penerimaan pendaftaran kepesertaan program BPJS Ketenagakerjaan sebagai salah satu syarat wajib dalam pengurusan izin baru maupun perpanjangan izin.

Dalam pelaksanaannya sampai dengan bulan April 2015 tenaga kerja dari  419 perusahaan terdaftar sebagai peserta  BPJS KT.  Permasalahan yang timbul pasca pendaftaran kepesertaan  tidak sedikit iuran dari pemegang kartu BPJS KT macet, sehingga surat tagihan diluncurkan  kepada pemberi kerja dengan mencatut lembaga penegak hukum, disisi lain  banyak hal yang sebenarnya tidak tersampaikan secara gamblang kepada para tenaga kerja utamanya terkait hak dan kewajiban  sebagai peserta BPJS KT. Untuk itu pada tanggal 19 dan 20 mei 2015, BPMPP bersama  BPJS KT cabang Madiun mengadakan kegiatan sosialisasi dan  evaluasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dengan mengundang 200 pengusaha.

Dimungkinkan kurangnya media  informasi yang dapat diakses pekerja sebagai penyebab minimnya pemahaman peserta BPJS KT terhadap hak dan kewajiban peserta, apalagi sampai pada  penghitungan manfaat dan iuran Program BPJS KT untuk tenaga kerja sektor formal.  Pada acara tersebut  Kepala BPMPP menyampaikan materi pelayanan perizinan, dan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan disampaikan oleh Kepala dan staf BPJS Ketenagakerjaan Madiun. Dan untuk menggali permasalahan peserta yang hadir dibuka sesi diskusi dan tanya jawab.

Disampaikan oleh Ibu Kepala BPMPP bahwa para pengusaha diminta mencermati dan merealisasikan kewajiban yang tertulis disetiap izin terbit yang diterima, dan beliau meminta kepada pengusaha untuk dapat menjaga kenyamanan, keamanan dan kebersihan lingkungan. Jajaran BPJS KT menyampaikan  bahwa BPJS KT sebagai program publik Jaminan Sosial ketenagakerjaan wajib memberikan haknya  kepada peserta dan peserta harus memenuhi kewajibannya membayar iuran baik pekerja maupun pemberi kerja. Jaminan Sosial yang diselenggarakan BPJS KT adalah Jaminan Kecelakan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Kematian (JKM). Sedangkan  Penghitungan premi perbulan yang merupakan kewajiban pekerja dan pemberi kerja ditetapkan JKK 0,24 % dari Upah, JHT 5,70% dari Upah dan JKM 0,30 % dari Upah yang mana penetapan upah pekerja mencacu pada Upah Minimal Kabupaten (UMK),  untuk tahun 2015 UMK Pacitan sebesar Rp. 1.150.000,00. Kemudian pemberian Jaminan dari BPJS KT yang menjadi  kewajibannya adalah JKK dapat berupa 1) biaya pengobatan dan perawatan maksimal  Rp 20.000.000,00 , 2) santunan Tidak Mampu Bekerja, 3) biaya pengankutan, 4) Santunan Cacat 70% dari 60 Upah ditambah  berkala 2 tahun, 5) Santunan Kematian 80 % dari 60 upah ditambah berkala 2 tahun, 6) biaya rehabilitasi medik, 7) penggunaan gigi palsu akibat kecelakaan kerja. JHT yang dapat dicairkan setelah 5 tahun tercatat sebagai peserta. JKM berupa 1) santunan kematian 2)  biaya pemakaman 3)  santunan berkala 2 tahun, total jaminan maksimal Rp. 21.000.000,00

Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan merupakan program yang pantas kita kenalkan kepada masyarakat, Pemeritah Daerah membuka diri  melalui kesepakatan bersama Bapak Bupati dengan Kepala BPJS KT Provinsi Jatim, BPMPP  melaksanakan kesepakatan dengan kerjasama Kepala BPMPP dengan Kepala BPJS KT cabang Madiun. Karena kita menginginkan pekerja tak resah saat  musibah tiba dan tetap semangat dihari tua.

Kembali
© 2013 - 2017 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Pemerintah Kabupaten Pacitan