|  Website dalam pengembangan  |  SELAMAT DATANG DI WEBSITE BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM SETDA KABUPATEN PACITAN  |
   
 PRESTASI
CSS Menu - Vertical
 PETA LOKASI
 PROGRAM
CSS Menu - Vertical
peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
peningkatan kapasitas kelembagaan daerah dan SDM aparatur
pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa
penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemamfaatan tanah
 KEGIATAN
CSS Menu - Vertical
penyusunan LKPJ
penyusunan LPPD
penyusunan E-KPPD
operasional bantuan TPAPD, BPD dan RT/RW
fasilitasi bantuan penghargaam mantan perengkat desa / aparat desa
fasiltasi pemilihan kepala desa
evaluasi APBDes
fasilitasi administrasi pemerintahan desa
fasilitasi pembentukan BPD
pensertifikatan tanah pemerintah daerah
penyusunan data base tanah aset pemerintah daerah
 SUARA ANDA
 LINK / BLOG
CSS Menu - Vertical
SISFO KEGIATAN KECAMATAN
 STATISTIK
      BERITA
OPINI : TAKE HOME PAY PERANGKAT DESA PASKA UNDANG-UNDANG DESA
[Jumat, 25 Oktober 2013]

Harapan yang begitu besar terhadap adanya perubahan yang lebih baik bagi pemerintah desa maupun masyarakat desa melalui Undang-Undang Desa ternyata masih sekedar angan-angan. Euforia yang begitu besar ternyata tak sesuai dengan harapan pemerintah desa. Mimpi indah yang dulu pernah menancap keangan-angan tak kunjung  datang.  Yang ada malah adanya potensi penurunan pendapatan bagi aparatur pemerintah desa di wilayah-wilayah tertentu. Itu yang lebih terasa bagi mereka karena ada di depan mata dari pada janji-janji akan adanya transfer Dana Desa dari pemerintah yang entah berapa nilainya, yang jelas tahun ini belum akan mencapai angka 10% dari total dana transfer pemerintah pusat ke daerah sebagaimana tertuang dalam Penjelasan Pasal 72 Undang-Undang Desa.

Berapa total dana transfer daerah? Dalam Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2015,  Dana Desa dianggarkan sebesar Rp. 20,7662 T mengalami kenaikan dari sebelumnya Rp. 9,06 T pada APBN 2015, sedangkan dana transfer pemerintah sebanyak Rp. 643, 357 T. Berarti Dana Desa baru sekitar 3,2 %  dari yang Dana Transfer Daerah.

Itu pun masih rencana, belum pasti kapan Dana Desa akan segera diberikan kepada pemerintah desa karena ketentuan mengenai mekanisme pencairan akan diatur dengan peraturan menteri sebagaimana tertuang dalam  PP No 60 Tahun 2014.

Yah... harus bersabar memang.

Secara logika, dengan mengelola anggaran yang lebih besar, pendapatan aparatur pemerintah desa harusnya berbanding lurus dengan jumlah anggaran yang dikelola.  Akankah kenyataannya seperti itu ?

Sementara, ketentuan-ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Desa maupun PP 43 tahun 2014 tentang peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Desa telah membatasi ruang gerak pemerintah desa dalam menentukan besaran penghasilan dan tunjangan bagi kepela desa dan perangkat desa.

Lihat ketentuan pasal 81 PP 43 tahun 2014, yang mengatur bahwa penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa berasal dari Alokasi Dana Desa, sedangkan dulu sebagaimana diatur PP 72 tahun 2005 bahwa besaran penghasilan tetap dan tunjangan sesuai dengan kemampuan desa yang ditetapkan dalam APBdesa paling sedikit sama dengan Upah Minimum Regional Kabupaten/Kota.

Seperti tak ada batasan maksimal, sehingga bagi desa dengan kemampuan penganggaran yang besar (terutama dari pengelolaan kekayaan tanah desa) bisa memberikan tunjangan tambahan penghasilan yang besar bagi aparaturnya. Ya ketika masih dimungkinkan desa bisa mengatur besaran tunjangan aparaturnya sesuai dengan kemampuan keuangannya, ketika penghasilan tetap dan/atau tunjangan lainnya masih berasal dari bantuan keuangan kabupaten non ADD,  dan ketika pendapatan desa dari pengelolaan tanah kas desa masih bisa dibelanjakan untukn menambah tunjangan, sebagaimana restu Menteri Dalam Negeri H. Mardiyanto melalui surat Nomor : 900/1303/SJ  tanggal 16 Maret 2009 Perihal Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Seluruh Indonesia.

Cukup besar bukan penghasilan aparatur pemerintah desa, setidaknya sesuai dengan UMK, yang artinya penetapan pengasilannya telah memperhatikan indeks Kebutuhan Hidup Layak.

Sekarang, penghasilan tetap kepala dan perangkat desa yang berasal dari ADD, masih akan dibatasi oleh ketentuan pasal 100 PP no 43 tahun 2014, dimana paling banyak 30 persen belanja hanya bisa dipergunakan untuk (1). Penghasilan tetap tunjangan kepala desa dan perangkat desa, (2) biaya operasional kantor, (3). Tunjangan dan operasional BPD, serta (4). Insentif RT/RW.

Dengan perhitungan tersebut, hampir dipastikan pendapatan aparatur desa akan menurun dibandingkan tahun sebelumnya.  Ingin bukti ? kita lihat dalam satu dua bulan ke depan akan mulai muncul gerakan-gerakan dari komunitas kepala desa dan perangkat desa untuk merevisi ketentuan pasal 100 PP No 43 tahun 2014... semoga tidak pernah terjadi...

Saya sendiri berpikir, tak ada yang salah dengan ketentuan pasal 100 itu, hanya saja memang sistem yang ada belum mapan, Dana Desa belum sesuai dengan ketentuan undang-undang. Dengan perhitungan tersebut, pemerintah desa di dorong untuk memaksimalkan potensinya, potensi kekayaan desa, maupun potensi pendapatan dari hasil usaha desa. Mengurangi ketergantungan pendapatan desa dari dana transfer.

Dengan memberikan porsi minimal 70 persen belanja desa dipakai untuk kegiatan pembangunan dan pemberdayaan, pemerintah sejatinya telah mendorong terciptanya kemajuan kehidupan masyarakat dan kehidupan desa, mendorong gerakan perekonomian di desa, tanpa mengabaikan penghasilan tetap dan  tunjangan aparatur desa.

Mungkin dengan pembatasan dalam Pasal 100 PP No 43 tahun 2014, pemerintah ingin mengatur penggunaan dana yang diberikan pemerintah kepada desa agar sesuai dengan tujuan awal diberikannya dana tersebut. Akan tetapi ternyata dengan ketentuan dalam pasal tersebut, uang-uang selain dana desa yang masuk dalam APBdes pun juga di atur. Ada uang dari hasil usaha desa, ada juga pendapatan desa dari pengelolaan aset desa yang sejak turun temurun di beberapa wilayah di Pulau Jawa dipergunakan sebagai tunjangan pendapatan bagi aparatur desa.

Saya belum begitu paham dengan maksud pasal 34 PP Nomor 43 tahun 2014, di mana pengelolaan tanah kas desa adalah salah satu kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul. Apakah hanya kewenangan pemanfaatannya saja tanpa ada kewenangan untuk menentukan jenis belanja dari hasil pemanfaatan aset desa tersebut? Entahlah.

Ya seandainya pemerintah hanya ingin “mengamankan” dana-dana yang berasal dari APBN atau APBD, mungkin cukuplah yang diatur penggunanaan Dana Desa dan ADD saja. Sedangkan penggunaan dana-dana yang lain bisa disesuaikan dengan kewenangan desa. Atau memang pemerintah mempunyai maksud lain? Entahlah.

Saya berdoa semoga gambaran-gambaran buruk di atas tidak terjadi... (MUCHAMAD CHUSNUL FAOZI, Kassubag Adm. Pemeritahan Desa)

Kembali
© 2013 - 2017 Bagian Adm. Pemerintahan Umum Pemerintah Kabupaten Pacitan