|  SELAMAT DATANG DI WEBSITE SETWAN KAB. PACITAN  |
   
 PRESTASI
CSS Menu - Vertical
 PETA LOKASI
 PROGRAM
CSS Menu - Vertical
reses
 KEGIATAN
CSS Menu - Vertical
JADWAL PEMBAHASAN RAPERDA TENTANG LPP APBD TA. 2014
JADWAL PENYUSUNAN PROLEGDA TH.2016 DAN RENJA DPRD TH. 2016
 SUARA ANDA
 LINK / BLOG
CSS Menu - Vertical
PEMKAB. PACITAN
DPRD Kab. Pacitan
KPU KAB. PACITAN
 STATISTIK
      BERITA
BUPATI SAMPAIKAN ENAM RAPERDA NON APBD KEPADA DPRD
[Jumat, 25 November 2016]

Selain beberapa rancangan peraturan daerah yang telah selesai dilakukan pembahasannya, masih terdapat enam Raperda yang telah ditetapkan untuk direncanakan pembahasannya pada tahun ini. Hal itu dikatakan Bupati Pacitan Indartato dalam sidang paripurna pada Kamis (24/11/2016).

Keenam Raperda tersebut adalah Raperda tentang pemilihan kepala desa serentak dan syarat calon kepala desa, Raperda tentang pembentukan lembaga penyiaran publik lokal Radio Suara Pacitan, Raperda tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan daerah Kabupaten Pacitan tahun 2016-2026.

Selain itu, Raperda tentang perubahan atas perda nomor 21 tahun 2010 tentang retribusi tempat rekreasi dan olahraga, Raperda tentang pencabutan atas perda nomor 6 tahun 2011 tentang pengelolaan air tanah, serta Raperda tentang pencabutan atas perda nomor 7 tahun 2011 tentang pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara.

Dijelaskan, Raperda tentang pemilihan kepala desa serentak dan syarat calon kepala desa adalah sebagai pelaksanaan ketentuan dari undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Materi pokok yang diatur dalam Raperda meliputi pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak, penunjukan penjabat kepala desa, dan syarat tambahan calon kepala desa.

Untuk Raperda tentang pembentukan lembaga penyiaran publik lokal Radio Suara Pacitan, penyusunannya sebagai pelaksanaan PP nomor 11 tahun 2005 tentang penyelenggaraan penyiaran lembaga penyiaran publik. Materi pokok yang diatur dalam Raperda tersebut meliputi pembentukan, kedudukan, tugas, fungsi, organisasi, pengangkatan dan pemberhentian dewan pengawas dan dewan direksi, tata kerja, kekayaan dan pendanaan, rencana kerja dan anggaran, pertanggungjawaban, serta kepegawaian.

Sementara, Raperda tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan daerah Kabupaten Pacitan tahun 2016-2026 adalah sebagai pelaksanaan undang-undang nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan. Materi pokok yang diatur meliputi pembangunan destinasi pariwisata, pembangunan pemasaran pariwisata, pembangunan industri pariwisata, pembangunan kelembagaan pariwisata, indikasi program pembangunan kepariwisataan, koordinasi kepariwisataan, serta hak pengawasan dan pengendalian.

Penyusunan Raperda tentang perubahan atas perda nomor 21 tahun 2010 tentang retribusi tempat rekreasi dan olahraga dikarenakan adanya penambahan objek dan penyesuaian tarif retribusi tempat rekreasi dan olahraga. Materi pokoknya, penetapan objek dan tarif retribusi tempat rekerasi dan olahraga yang baru.

Sedangkan penyusunan Raperda tentang pencabutan atas perda nomor 6 tahun 2011 tentang pengelolaan air tanah dan Raperda tentang pencabutan atas perda nomor 7 tahun 2011 tentang pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara adalah tindak lanjut dari Keputusan Gubernur Jatim nomor 188/37.K/KPTS/013/2016 tentang pembatalan atas lima perda Kabupaten Pacitan karena dianggap bertentangan dengan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.

Kembali
© 2013 - 2017 Sekretariat Dewan Pemerintah Kabupaten Pacitan