|  SELAMAT DATANG DI WEBSITE SETWAN KAB. PACITAN  |
   
 PRESTASI
CSS Menu - Vertical
 PETA LOKASI
 PROGRAM
CSS Menu - Vertical
reses
 KEGIATAN
CSS Menu - Vertical
JADWAL PEMBAHASAN RAPERDA TENTANG LPP APBD TA. 2014
JADWAL PENYUSUNAN PROLEGDA TH.2016 DAN RENJA DPRD TH. 2016
 SUARA ANDA
 LINK / BLOG
CSS Menu - Vertical
PEMKAB. PACITAN
DPRD Kab. Pacitan
KPU KAB. PACITAN
 STATISTIK
      BERITA
PEMANDANGAN UMUM FRAKSI GABUNGAN AMANAT RAKYAT TERHADAP POSTUR RAPBD TAHUN ANGGARAN 2017
[Jumat, 25 November 2016]

Menurut Fraksi Gabungan Amanat Rakyat Raperda APBD 2017 hendaknya sudah mencerminkan dan disesuaikan dengan perda nomor 4 tahun 2016 tentang perangkat daerah, dengan harapan agar SKPD yang baru dapat menjalankan program dan kegiatannya secara maksimal. Selain itu, dalam melakukan penyesuaian atas KUA dan PPAS terhadap perangkat daerah yang baru harus lebih berhati-hati agar tetap terjaga pemenuhan target sasaran dan capaian pembangunannya sesuai dengan yang tertuang dalam RPJMD.

Terkait dengan prioritas pembangunan, Fraksi Gabungan Amanat Rakyat berpendapat tema yang diangkat terlalu luas. Dan, hendaknya dalam impementasinya lebih fokus dalam menentukan skala prioritas terutama pada bidang infrastruktur. sehingga, penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud.

Penting juga mengingatkan kepada pemerintah daerah agar proses validasi jumlah penduduk harus terukur dan jelas. Sehingga tidak terjadi kesalahan seperti pada masa yang lalu. Fraksi Gabungan Amanat Rakyat juga mendorong kepada semua pihak agar penyusunan dan pembahasan Raperda yang berkenaan dengan desa khususnya Raperda tentang tata cara pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa menjadi skala prioritas.

Selain itu, Fraksi Gabungan Amanat Rakyat mendorong pemerintah daerah untuk menyusun Raperda yang berpotensi meningkatkan pendapatan daerah atau kawasan obyek wisata baru. Dan, melakukan evaluasi atas perda yang memberatkan masyarakat. Fraksi Gabungan Amanat Rakyat juga mengharapkan ada alokasi anggaran untuk organisasi-organisasi kemasyarakatan dan olahraga.

Sementara, terhadap rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah, Fraksi Gabungan Amanat Rakyat menyampaikan beberapa hal diantaranya, proyeksi target pendapatan daerah, upaya perencanaan yang lebih akseleratif dalam meningkatkan proyeksi pendapatan dan makro ekonomi.

Terkait belanja daerah, Fraksi Gabungan Amanat Rakyat menanyakan apakah belanja langsung dan belanja tidak langsung sudah proporsional? Mengingat selain ada kewenangan yang sudah diambil alih oleh propinsi juga organisasi perangkat daerah yang baru harus menyesuaikan dengan proporsi anggaran.

Defisit anggaran yang selalu terjadi dalam setiap penganggaran APBD, meskipun masih dalam batas normal, Fraksi Gabungan Amanat Rakyat meminta keterangan berapa asumsi silpa yang mendekati rasional dan dapat direncanakan untuk menutup defisit ketika ada yang ditarik ke pusat dan mengapa hal tersebut bias terjadi.

Kembali
© 2013 - 2017 Sekretariat Dewan Pemerintah Kabupaten Pacitan